Advertorial
Peran Strategis Tenaga P3K Diperlukan dalam Pengelolaan Arsip di Kaltim
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Kebutuhan tenaga profesional dalam pengelolaan arsip di Kalimantan Timur semakin mendesak. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim mengandalkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai solusi strategis.
Diana Rosalita, Kepala Bidang Kearsipan DPK Kaltim, mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga P3K memberikan kontribusi besar dalam meringankan beban kerja, terutama pada tugas-tugas teknis kearsipan.
“Tenaga P3K memiliki peran penting, khususnya dalam mendukung tugas-tugas teknis seperti pendataan, penyimpanan, hingga digitalisasi arsip,” ujar Diana, Senin, (9/12/2024).
Diana menjelaskan bahwa tenaga P3K memiliki fleksibilitas dalam penempatan kerja, yang memungkinkan mereka ditempatkan di unit-unit yang membutuhkan dukungan tambahan, termasuk depo arsip dan bagian pengawasan.
“Kami dapat menempatkan mereka di unit-unit yang membutuhkan dukungan tambahan, termasuk di depo arsip dan bagian pengawasan,” jelasnya.
Namun, Diana juga menyoroti tantangan dalam memaksimalkan peran P3K, terutama dalam hal pembekalan kompetensi. Untuk itu, DPK Kaltim secara rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan guna memastikan tenaga P3K memiliki kemampuan sesuai standar kearsipan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tenaga P3K yang bekerja di bidang kearsipan memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar,” katanya.
Selain pembekalan kompetensi, Diana menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga P3K agar mereka dapat bekerja secara optimal.
“Kami berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, karena mereka adalah bagian dari solusi pengelolaan arsip di Kaltim,” tambahnya.
Ke depan, DPK Kaltim berencana meningkatkan jumlah tenaga P3K untuk memperkuat pengelolaan arsip di daerah.
“Kami percaya dengan dukungan tenaga P3K yang kompeten, pengelolaan arsip di Kaltim akan semakin baik dan profesional,” tutup Diana.
[TOS | ADV DPK KALTIM]
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara