Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) segera menuntaskan kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga. Langkah ini, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rencana pinjaman daerah senilai Rp820 miliar kepada Bankaltimtara.

Persetujuan itu diperoleh usai Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Pinjaman tersebut dirancang untuk menutup kewajiban pembayaran atas sejumlah kegiatan tahun anggaran 2025 yang hingga kini masih tertunggak.

“Kami bertemu Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri untuk meminta persetujuan terkait rencana pinjaman daerah ke Bankaltimtara guna melunasi utang kepada pihak ketiga,” kata Aulia.

Ia menjelaskan, hasil konsultasi dengan pemerintah pusat berjalan lancar dan skema pembiayaan yang diajukan telah mendapatkan persetujuan. Setelah lampu hijau diberikan, akan segera menuntaskan proses administratif serta tahapan teknis bersama pihak perbankan.

“Alhamdulillah, dari Dirjen Bina Keuangan Daerah sudah menyetujui hal tersebut. Insya Allah proses selanjutnya segera kami lakukan,” sambungnya.

Aulia menambahkan, langkah penyelesaian kewajiban ini telah melalui tahapan verifikasi internal. Inspektorat daerah telah melakukan review, termasuk memastikan keabsahan pengakuan utang yang menjadi dasar penyusunan mekanisme pembayaran.

Seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada dalam pengawasan lembaga terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami berharap sebelum lebaran seluruh proses sudah selesai. Review dari inspektorat hingga pengakuan utang sudah rampung. Kami berkomitmen bersama BPK untuk menyelesaikan kewajiban tepat waktu,” tandasnya.

[RWT]