Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) kian serius memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan, baik secara lokal maupun dalam konteks nasional. 

Bupati PPU, Mudyat Noor, menyatakan bahwa kawasan pertanian di wilayahnya mendapat dukungan penuh dari dua kementerian sekaligus, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kalau untuk kawasan pertanian, karena kita disupport oleh Menteri Pertanian dan oleh Menteri PUPR, sepertinya itu yang paling cepat dilaksanakan,” ujar Mudyat.

Menurutnya, geliat petani dalam membuka lahan baru saat ini merupakan cerminan dari arah kebijakan pusat yang mendorong kemandirian pangan. Ia menyebut bahwa program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto turut menyuntikkan semangat baru di kalangan petani lokal.

“Kayaknya sektor pertanian ini bukaannya semakin bertambah, karena seiring dengan keinginan Prabowo untuk mengembangkan ketahanan pangan, makanya petani-petani sekarang sedang ramai membuka lahannya,” kata Mudyat. 

PPU selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga pangan di Kalimantan Timur. Mudyat menyebut, dari sisi produksi, kabupaten ini sejatinya telah mencapai status swasembada. Namun dengan status sebagai calon lumbung pangan utama di provinsi, peningkatan produksi menjadi keharusan.

“Kalau PPU secara umum sebenarnya sudah swasembada. Cuma, karena PPU ini kayaknya dijadikan lumbung nomor 1 di Kaltim,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan volume produksi harus berjalan seiring dengan jaminan mutu. Peningkatan kuantitas, kata dia, tidak boleh mengabaikan kualitas hasil pertanian yang akan bersaing dalam pasar regional maupun nasional.

“Makanya kita harus menggenjot hasil produksi dengan tidak melupakan persoalan kualitas juga,” tegasnya.

Langkah-langkah teknis pengembangan kawasan pertanian akan terus digodok bersama instansi terkait. Pemda, ujar Mudyat, akan memastikan bahwa program-program pendukung—termasuk irigasi, akses jalan tani, pupuk, dan pelatihan petani—tersinergi dalam satu kebijakan terpadu.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]