Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kaltim kedatangan mahasiswa S3 Prodi Manajemen Pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul. Para mahasiswa program doktor itu menyoroti arah kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan. 

Salah satu mahasiswa S3 Prodi Manajemen Pendidikan FKIP Unmul, dr Virdy Kurniawan, SpOG, MMR menyebutkan pihaknya ingin mengetahui lebih lanjut terkait desain pendidikan Kaltim ke depan. 

"Sehingga kami bisa tahu, Kaltim yang punya tagline Kaltim Berdaulat akankah benar-benar bisa berdaulat nantinya? Bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya, dan sarana prasarananya," ungkap Virdy, Selasa (24/1/2023) di gedung E DPRD Kaltim. 

Diskusi dengan DPRD Kaltim juga untuk mengetahui seberapa banyak serapan anggaran pendidikan. Virdy menegaskan, anggaran pendidikan termasuk yang sangat besar yakni 20 persen dari APBD Kaltim. 

"Hal besar itu apabila diserap dan didistribusikan dengan baik, insyaallah Kaltim benar-benar berdaulat dan sejajar dengan pendidikan di provinsi-provinsi lain," sambungnya. 

Virdy juga mempertanyakan kesiapan Kaltim untuk IKN dan daerah penyangga sekitarnya dalam hal pendidikan. Menurutnya, jika daerah penyangga siap maka daerah lain juga akan mengikuti. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menyebutkan, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan FKIP Unmul memang ingin mengetahui lebih dalam terkait pengelolaan pendidikan dan anggaran. 

"Saya rasa bagus ya masukkan buat kita, bahkan kita menyarankan kalau bisa dari mereka ada yang melakukan disertasi soal bagaimana pengelolaan anggaran dan pengelolaan pendidikan di Kaltim," ungkap Hasanuddin Mas'ud. 

Sejauh ini DPRD melihat anggaran di Kaltim sendiri progressnya seperti apa? Sudah tepat sasaran atau perlu dimaksimalkan lagi?

Dari APBD Kaltim 2023 yang mencapai Rp 17,2 triliun, ada sekitar Rp 3,4 triliun yang dianggarkan untuk pendidikan. Jumlah tersebut cukup besar. Menurut Hasanuddin Mas'ud, jumlah tersebut bukan hanya untuk penganggaran infrastruktur. Namun diperuntukkan pula ke operasional. 

"Dari Rp 3,4 triliun itu paling hanya dapat Rp 900 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Jadi memang agak kecil, harapannya mudahan terbalik, penganggaran operasional itu kecil tapi penganggaran pembangunan infrastruktur pendidikan juga besar. Itu yang menjadi konsen kita," tandasnya. 

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.