Kaltimtoday.co, Berau - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pilkada Berau dengan nomor perkara 81/PHPU.BUP.XXIII/2025 yang diajukan pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi.

Keputusan ini diumumkan dalam sidang pengucapan putusan oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Senin (24/2/2025).

Dikutip dari siaran langsung Mahkamah Konstitusi, Ketua Panel II, Hakim MK, Saldi Isra yang membacakan hasil pertimbangan hakim menyebut, seluruh dalil yang disampaikan kuasa hukum tidak beralasan menurut hukum.

Pertama, tuntutan mengenai dugaan pelanggaran mutasi pejabat di lingkup ASN. Dari hasil pencermatan dan pertimbangan hakim, memastikan jika dalil yang diajukan berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan tidak beralasan menurut hukum.

"Selanjutnya, dugaan pelanggaran dan kecurangan pada pemungutan suara berdasarkan fakta dan penyampaian dari fakta dan bukti yang diajukan maka dalil pemohon juga tidak beralasan menurut hukum," tegas Saldi Isra.

Terakhir, tuntutan mengenai adanya dugaan terkait pelanggaran pembukaan kotak suara, setelah mahkamah memeriksa secara seksama didapati fakta jika kotak suara masih dalam kondisi tertutup dan terkunci dengan kabel tis. Meskipun secara kasat mata, segel kotak suara terlihat kendur.

"Kondisi bagian atas kotak suara tempat masuknya surat suara masih belum tertutup segel stiker sedangkan segel lainnya masih aman. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya pengambilan barang dari dalam kotak suara," tambahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang disebutkan mahkamah kemudian berpendapat jika permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.

"Amar putusan mengadili dalam esepsi, menolak esepsi pemohon dan pihak terkait untuk seluruhnya," timpal Ketua MK, Suhartoyo.

[MGN | RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp