SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Partai berlambang banteng moncong putih ini mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar menyusun kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran berbasis pada konsep Trisakti Bung Karno.

Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Iswandi, secara khusus menyentil beberapa proyek strategis pemkot yang belakangan ini memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Menurutnya, kegaduhan tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada keinginan riil warga.

Ia mencontohkan rentetan proyek fisik yang sempat menuai penolakan dan kontroversi di lapangan, seperti proyek Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, hingga pembangunan Terowongan Samarinda.

"Pembangunan itu harus atas keinginan rakyat. Kita lihat saja apakah pembangunan seperti Pasar Pagi, Terowongan, atau Teras Samarinda benar-benar atas keinginan rakyat. Kalau memang sesuai keinginan rakyat, tentu tidak akan menimbulkan polemik," cetus Iswandi, Minggu (21/6/2026).

Iswandi menilai, konsep Trisakti yang digagas oleh Presiden pertama RI Soekarno—yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—seharusnya menjadi parameter mutlak dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan sosial.

"Kalau Trisakti Bung Karno itu diimplementasikan oleh pemimpin, sebenarnya sebesar-besarnya manfaat akan kembali kepada rakyat. Permasalahannya selama ini mungkin belum dimasukkan sebagai parameter dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan," tegasnya.

Untuk mengawal perubahan arah kebijakan tersebut, Iswandi menyatakan seluruh masukan dari narasumber, akademisi, dan kader dalam diskusi publik ini akan segera dirumuskan secara komprehensif. Hasil rumusan tersebut bakal diserahkan secara resmi kepada Pemkot Samarinda sebagai rekomendasi strategis.

Rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar arah pembangunan Kota Samarinda ke depan tidak sekadar mengejar estetika dan fisik semata, melainkan lebih mengedepankan pendekatan humanis dan melibatkan partisipasi publik secara utuh sejak awal perencanaan.

[TOS]