Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda belum mampu mengoptimalkan program parkir berlangganan yang sebelumnya dibebani target pendapatan sekitar Rp200 miliar dalam APBD 2026.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda dari Fraksi PKS, Abdul Rohim, mengatakan target tersebut semestinya menjadi indikator bahwa program parkir berlangganan sudah berjalan optimal sejak 2026. Namun, laporan perkembangan dari Dinas Perhubungan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

“Kalau kami ketuk kemarin di APBD angkanya Rp200 miliar, berarti mestinya 2026 ini sudah berjalan,” ungkapnya.

Menurut Rohim, DPRD telah menerima laporan dari Dishub mengenai sejumlah persoalan yang menyebabkan target penerimaan parkir berlangganan belum terealisasi sesuai proyeksi.

Kondisi tersebut membuat DPRD meminta pemerintah kota melakukan langkah yang lebih signifikan agar program dapat berjalan dan target penerimaan dikejar pada 2027.

“Dari pihak Dishub menyampaikan progress report-nya, kendala-kendala yang kemudian membuat target belum bisa terealisasi sampai sekarang. Nah, itu makanya kita minta mereka melakukan upaya lebih signifikan lagi supaya nanti targetnya bisa kita realisasikan di 2027,” ujarnya.

Rohim menilai persoalan program parkir berlangganan tidak hanya berkaitan dengan sosialisasi tarif. Pemerintah juga harus memastikan sistem dan layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar siap.

Menurut dia, masyarakat yang telah membayar biaya parkir berlangganan memiliki ekspektasi untuk memperoleh layanan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

“Tidak sederhana juga ternyata parkir berlangganan itu, karena kalau orang sudah membayar sekian, mereka akan punya ekspektasi mendapatkan layanan. Nah, layanan inilah yang mestinya disiapkan betul-betul oleh Pemerintah Kota,” katanya.

Warga yang telah membayar dan memperoleh kartu parkir berlangganan, lanjut Rohim, harus mendapatkan kepastian ketika menggunakan lokasi parkir yang termasuk dalam skema tersebut.

“Kalau orang sudah bayar, dapat kartu berlangganan, maka harus dipastikan saat dia parkir di tempat-tempat yang menjadi bagian dari parkir berlangganan, aman, nyaman dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memperjelas manfaat program melalui sosialisasi yang lebih terukur. Informasi kepada masyarakat, menurutnya, tidak cukup hanya mencantumkan nominal tarif, tetapi juga perlu menjelaskan keuntungan yang diperoleh pengguna. 

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]