Kaltimtoday.co, Samarinda - Pembahan mengenai insentif guru hingga kini masih terus menjadi pembahasan oleh Pemkot Samarinda. Khususnya yang mengatur tentang insentif guru ASN, sebab ada permintaan dari para guru ASN dan penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) agar insentif mereka tetap diberikan namun sebutannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) layaknya pegawai ASN lainnya di lingkup Pemkot Samarinda.

Menanggapi polemic yang tak kunjung usai ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti meminta agar Pemkot Samarinda tetap menerapkan unsur kehati-hatian dalam memenuhi permintaan guru. Ia mengakui memang hak untuk para tenaga pendidik harus diberikan, namun tetap mempertimbangkan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim agar tidak salah langkah.

“Jangan sampai menabtak aturan, karena yang perlu diingat kita menggunakan sumber anggaran yang sama,” ujar Damayanti.

Sehingga menghadapi persoalan ini, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyarankan agar Pemkot Samarinda segera mencarikan solusi terbaiknya. Salah satunya bisa dengan mengajak pihak yang berkepentingan duduk bersama, sehingga maksud pemerintah tersampaikan dengan baik bahwa ada aturan yang tidak dilanggar.

Damayanti pun mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang telah mengajak beberapa perwakilan guru untuk menemui Kemendikbudristek serta Kemendagri, guna memastikan insetif bagi guru TPG.

“Kalau kami melihat, kebijakan Samarinda sama seperti di daerah Yogyakarta dan Surabaya bahwa semua guru mendapat insentif. Sementara di Balikpapan tunjangan menggunakan skema hibah selama 12 bulan. Itulah saya bilang tadi sebenarnya semua unsur harus turun dalam hal ini untuk mendalami kebijakan ini,” demikian Damayanti.

[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.