Kaltimtoday.co - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Indonesia tidak perlu mengembangkan rudal balistik antarbenua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) di tengah meningkatnya eskalasi konflik global.

Menurut Fahmi, kebutuhan mendesak bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) saat ini adalah memiliki skadron pesawat Airborne Early Warning and Control (AEW&C).

“Pesawat ini ibarat radar terbang yang mampu mendeteksi pergerakan pesawat siluman, rudal jelajah, dan kapal musuh dari jarak yang tidak bisa dijangkau radar darat (GCI), sekaligus memberikan situational awareness dan waktu reaksi yang krusial,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Khairul merespons pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait pentingnya memperkuat pertahanan udara guna menjaga wilayah Indonesia dari potensi serangan asing. Ia menegaskan, ICBM pada dasarnya merupakan senjata power projection ofensif dengan jangkauan ribuan kilometer yang dirancang membawa hulu ledak nuklir.

“Pengembangan ICBM sangat bertentangan dengan doktrin pertahanan aktif defensif Indonesia yang tidak memiliki ambisi ekspansionis ke benua lain,” tegasnya.

Alih-alih mengalokasikan anggaran riset besar untuk ICBM, Indonesia dinilai lebih membutuhkan pengembangan dan akuisisi alutsista berikut:

1. Rudal Jelajah Antikapal (Anti-ship Cruise Missiles/ASCM) berkecepatan supersonik.
2. Rudal Balistik Jarak Pendek dan Menengah (SRBM/MRBM) yang presisi.
3. Sistem Pertahanan Udara Berbasis Darat (Arhanud), khususnya baterai rudal Surface to Air Missile (SAM) jarak menengah.

Fahmi juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pertahanan udara terintegrasi atau Network Centric Warfare(NCW). Menurutnya, pesawat tempur secanggih apa pun akan "buta dan tuli" tanpa dukungan kapabilitas C4ISR yang mumpuni.

[RWT]