Kaltimtoday.co, Samarinda - APBD Perubahan 2026 masih menghadapi ketidakpastian. Salah satunya berasal dari dana kurang salur dari pemerintah pusat yang hingga kini belum dapat dipastikan masuk dalam pendapatan daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan masih terdapat peluang perubahan kebijakan pemerintah pusat yang dapat memengaruhi proyeksi pendapatan daerah. Namun, ketidakpastian tersebut membuat dana kurang salur belum dapat sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.

“APBD perubahan kan masih ada peluang. Artinya masih ada, misalnya asumsi transfer daerah itu diasumsikan dana kurang salurnya nol. Itu sebenarnya masih ada potensi kita dapat kalau misalnya dari pusat ada perubahan kebijakan,” kata Rohim.

Menurut Rohim, sebagian dana untuk 2026 telah diperhitungkan dalam proyeksi pendapatan. Namun, masih terdapat dana kurang salur yang belum diasumsikan akan diterima pemerintah daerah.

Kondisi tersebut membuat penyusunan APBD Perubahan harus menggunakan proyeksi pendapatan yang realistis. Pemerintah daerah tidak dapat menjadikan dana yang belum memiliki kepastian sebagai tumpuan untuk membiayai belanja.

Sebab, apabila dana yang diproyeksikan tidak terealisasi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi tekanan terhadap kemampuan pembiayaan belanja dalam APBD.

Rohim mengatakan posisi pendapatan daerah masih dapat berubah apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait dana kurang salur tersebut.

“Masih ada potensi kita dapat kalau misalnya dari pusat ada perubahan kebijakan,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, tambahan dana dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu faktor yang dapat mengubah ruang fiskal Samarinda pada tahun anggaran 2026. Namun, selama belum ada kepastian, pemerintah daerah harus menggunakan asumsi pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam APBD Perubahan.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]