Kaltimtoday.co, Tenggarong - Puluhan warga dari sembilan desa dan kelurahan dari Kecamatan Tenggarong dan Loa Kulu memadati halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menyuarakan protes terhadap aktivitas PT Budi Duta Agro Mandiri (BDAM) yang dianggap merampas hak atas tanah adat, Senin (4/8/2025).

Warga yang tergabung dalam Tim Penuntut Hak Masyarakat Lingkar HGU PT BDAM datang dari berbagai kampung, termasuk Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Jahab. Mereka menuntut penghentian kegiatan line clearing yang dilakukan perusahaan tanpa musyawarah dan tanpa ganti rugi yang adil kepada pemilik lahan.

“Kami bukan menolak investasi, tapi kami ingin hak kami dihormati,” kata Thomas Fasenga, Sekretaris Tim Penuntut Hak Masyarakat. 

Ia menyebut kebun-kebun warga yang ditanami kakao, kopi, dan sawit telah digusur tanpa pemberitahuan jelas. Bahkan, sebagian kebun warisan keluarga lenyap begitu saja.

Thomas juga menyoroti bahwa PT BDAM tidak menjalankan kelanjutan ganti rugi seperti yang pernah dilakukan oleh perusahaan pendahulunya, PT Haspam. Menurutnya, masyarakat sempat menerima kompensasi tanam tumbuh sekitar 200 hektare, namun setelah itu tak ada progres lanjutan meski lahan terus dibuka.

Di halaman gedung pemerintah tersebut, warga membawa spanduk besar yang memuat delapan poin pelanggaran yang dituduhkan kepada perusahaan, mulai dari perusakan kebun dan pondok, intimidasi, hingga upaya adu domba antarwarga dan tokoh adat. Aksi ini pun berlangsung damai, namun dengan tekanan moral yang kuat terhadap Bupati agar segera turun tangan.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menelusuri persoalan yang terjadi dan akan membuka ruang dialog.

“Kalau menurut saya, tidak perlu demonstrasi, cukup audiensi. Kita bertemu, lalu kita cari jalan keluarnya bersama,” ujar Aulia usai peresmian Gedung Bankaltimtara Prioritas.

Ia mengakui bahwa belum mempelajari secara detail permasalahan yang terjadi, tetapi informasi dari media akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. 

“Yang jelas, apa pun bentuknya, selama itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pasti akan kami perjuangkan bersama-sama,” tegasnya.

[RWT]