Kaltimtoday.co, Tenggarong - Setelah menggelar aksi damai di Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), perwakilan masyarakat adat dan kelompok tani akhirnya diterima untuk audiensi langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (7/8/2025).

Ratusan warga dari sembilan desa dan kelurahan, termasuk Loa Ipuh Darat dan Jahab, sebelumnya menyuarakan protes atas aktivitas PT BDAM yang dinilai merampas lahan masyarakat secara sepihak. Aksi mereka menyoroti dugaan pelanggaran seperti penggusuran kebun, intimidasi, hingga ganti rugi yang tidak adil.

"Kami hadir membawa suara warga yang merasa lahannya dikuasai sepihak. Kebun-kebun warga yang jadi sumber penghidupan digusur tanpa ada proses yang adil,” kata Sekretaris Tim Penuntut Hak Masyarakat Adat, Thomas Fasenga.

Situasi berlanjut dengan agenda audiensi yang digelar sekitar pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar. 

Hadir dalam pertemuan tersebut Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Lembaga Adat Dayak Kukar, dan perwakilan Kelompok Tani Tunas Harapan dari Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong.

Pertemuan berlangsung selama satu jam dan membahas dampak sosial dari keberadaan perusahaan, termasuk dugaan penelantaran lahan serta pengabaian hak-hak masyarakat di sekitar areal konsesi HGU dan IUP milik PT BDAM.

“Kami sudah menerima data yang dikumpulkan dan kami akan pelajari,” kata Aulia usai pertemuan.

Bupati Aulia menyatakan berkomitmen menindaklanjutinya dengan membentuk tim khusus. Tim ini akan fokus mengkaji permasalahan secara menyeluruh agar bisa menghasilkan solusi yang adil dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Langkah ini disambut baik warga yang hadir dengan harapan keadilan atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka bisa terselesaikan.

“Kami akan tindaklanjuti secara cepat untuk menemukan solusi terbaik untuk masyarakat akibat perusahaan tersebut. Kami akan perjuangkan apa yang menjadi hak-hak bapak ibu sekalian,” tutupnya.

[RWT]