Kaltimtoday.co, Tenggarong - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek), Mulyatsyah mengelar workshop pendidikan optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam acara tersebut, turut dihadiri Disdikbud Kukar serta kepala SMP dan SMA/SMK. Kegiatan ini dilaksanakan di h=Hotel Aston Samarinda pada Senin (20/9/2021).

Seusai kegiatan anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, anggaran APBD belum bisa memadai secara maksimal dibandingkan dengan keluasan wilayah Kukar. Apalagi dihadapkan dengan tantangan pendidikan masa depan menjelang Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tentunya pemenuhan fasilitas harus dilakukan sehingga sistem pembelajaran bisa secara maksimal.

"Jadi kami harus genjot, pokoknya sumber dana dari manapun demi Kukar ya harus kami ambil salah satunya DAK ini," kata Hetifah.

Dia mengatakan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara langsung sekolah harus terserap semua. Tentunya, pihak sekolah harus mengerti tata cara pengunaannya, karena tata kelola sepenuhnya ada di kepala sekolah.

Kalau dulu ada batasan, misalnya maksimal guru honorer dan bayar buku ada pagunya, namun sekarang lebih fleksibel. Artinya, sekolah boleh menggunakan 100 persen BOS jika diperlukan untuk membayar guru honorer. Selain itu, dapat digunakan untuk perbaikan sarana prasarana yang dibutuhkan, misalnya dimasa pandemi sekolah swasta banyak muridnya tidak bayar SPP. Jadi bisa membayar itu pakai dana BOS.

"Dengan diberikan kepercayaan maka harus lebih hati-hati menggunakan dana yang ada. Harus transparan," terang anggota dewan dapil Kaltim ini.

Sementara itu, mengenai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang belum dilaksanakan. Hetifah menuturkan, memang ini sudah tidak sabar lagi untuk segera melaksanakan. Tapi keselamatan dan kesehatan murid dan guru lebih diutamakan.

Namun, Hetifah berharap ketika level di Kukar sudah menurun tentu harus sudah siap mengelar PTM. Pihaknya tidak berharap nantinya ada klaster sekolah oleh karenanya panduan tata caranya harus diikuti dengan benar.

"Ini pilihan yang sulit tapi saya cenderung mendorong sekolah mempersiapkan diri untuk mengelar PTM terbatas," pungkasnya.

[SUP | NON]