Kaltimtoday.co - Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama komisi-komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pengajuan tambahan dana tersebut bervariasi, mulai dari puluhan miliar hingga ratusan triliun rupiah, menyusul pagu indikatif yang dinilai belum mencukupi pelaksanaan program strategis nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi instansi dengan pengajuan tambahan dana terbesar, yakni senilai Rp157,76 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan usulan tersebut dialokasikan untuk mendanai revitalisasi 100.000 sekolah, kenaikan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa kualifikasi guru, serta persiapan tindak lanjut Putusan MK terkait pembiayaan pendidikan dasar gratis.

Berikut rangkuman kementerian dan lembaga yang mengusulkan tambahan anggaran 2027:

1. Kemendikdasmen: Mengajukan tambahan Rp157,76 triliun guna mendukung revitalisasi fasilitas pendidikan, pembiayaan PIP, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
2. Kejaksaan Agung: Meminta tambahan Rp22,1 triliun dari pagu awal Rp21,5 triliun untuk penyesuaian regulasi KUHP/KUHAP baru, renovasi satker, belanja operasional, serta pemenuhan hak belanja pegawai ribuan aparatur baru (CPNS dan PPPK).
3. Kementerian Sekretariat Negara: Mengusulkan penambahan Rp6,623 triliun guna menunjang kelancaran teknis dan administratif pelayanan presiden serta wakil presiden.
4. Kementerian Pertanian: Mengusulkan tambahan Rp5 triliun dari alokasi awal Rp28,02 triliun.
5. Kementerian Perdagangan: Mengajukan tambahan Rp1,86 triliun dari pagu Rp1,56 triliun demi merevitalisasi pasar rakyat serta rehabilitasi pascabencana di Sumatera dan Aceh.
6. Kementerian Ekonomi Kreatif: Meminta tambahan Rp1,73 triliun dari pagu awal Rp428,6 miliar untuk akselerasi program ekonomi kreatif dan pemulihan bencana.
7. Kementerian Perindustrian: Mengusulkan penambahan Rp1,72 triliun dari pagu Rp2,01 triliun untuk program hilirisasi, pendampingan IKM, dan peningkatan SDM industri.
8. Kementerian UMKM: Membutuhkan tambahan Rp1,52 triliun dari pagu awal Rp459,13 miliar untuk alokasi program prioritas serta bantuan terdampak bencana.
9. Kementerian Pariwisata: Mengajukan kenaikan anggaran agar mencapai batas pagu ideal sekitar Rp3 triliun dari posisi pagu awal Rp1,51 triliun.
10. Bawaslu & KPU: Bawaslu mengusulkan tambahan Rp772,74 miliar, sedangkan KPU mengajukan penambahan Rp78,3 miliar dari pagu Rp4,682 triliun guna membiayai operasional rutin dan tahapan awal persiapan Pemilu 2029.
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Memproyeksikan kebutuhan total pagu sebesar Rp4,01 triliun untuk penguatan prestasi olahraga nasional dan fasilitas kepemudaan.
12. Mahkamah Konstitusi: Mengajukan tambahan dana Rp67 miliar dari pagu Rp360,8 miliar untuk penanganan perkara serta pembaruan infrastruktur penunjang.
13. Di sektor pertahanan, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2027 disepakati naik menjadi Rp189 triliun, atau bertambah sekitar Rp50 triliun dari batas pagu indikatif awal Rp139 triliun.

[RWT]