Kaltimtoday.co, Samarinda - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur kembali membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, anggaran operasional Sekretariat DPRD Kaltim mengalami pemangkasan signifikan seiring proyeksi penurunan APBD Kaltim menjadi sekitar Rp12,1 triliun.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengatakan usulan anggaran operasional Sekretariat DPRD yang semula hampir Rp500 miliar dipangkas menjadi sekitar Rp100 miliar.

"Kalau dihitung, anggaran ini tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan dewan," ujar Hasanuddin.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai fungsi DPRD, mulai dari belanja pegawai, perawatan gedung, hingga pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Selain itu, sejumlah kegiatan kedewanan seperti reses, sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang), sosialisasi peraturan daerah (Sosper), serta penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) juga dikhawatirkan terdampak apabila alokasi anggaran tidak ditambah.

Atas kondisi tersebut, DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meninjau kembali besaran anggaran operasional Sekretariat DPRD agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif tetap berjalan optimal.

"Kami sudah meminta TAPD agar persoalan ini menjadi perhatian sebelum pembahasan anggaran 46 perangkat daerah dilanjutkan," katanya.

Hasanuddin menambahkan, DPRD mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp35 miliar. Usulan tersebut telah disampaikan melalui Sekretaris DPRD Kaltim yang berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur.

"Kami berharap ada tambahan anggaran, paling tidak sekitar Rp35 miliar," tutupnya.

[RWT]