Kaltimtoday.co, Bontang – Wabah Covid-19, kini telah berdampak pada segala lini. Bukan hanya kesehatan, ekonomi, sosial, namun juga berdampak pada insfrastruktur kota. Salah satunya pembangunan sarana fasilitas umum atau pelayanan publik. Dimana rencana awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang akan membangun dua kantor Kelurahan, kini rencana tersebut ditunda mengingat anggaran yang perlu dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.

Kepala DPUPRK Bontang, Tavip Nugroho mengatakan, karena pembangunan dua kantor kelurahan belum terlaksana, maka lebih baik dibatalkan. Hal tersebut untuk menghindari pemangkrakkan bangunan jika sudah setengah terbangun.

“Karena baru nggak apa-apa tidak jadi, daripada hanya separuhnya saja,” jelas Tavip saat ditemui belum lama ini.

Atas dasar itupun, Tavip rela mengosongkan anggarannya saat diminta untuk lakukan rasionalisasi anggaran sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Kementerian.

“Kantor kelurahan bisa dianggarkan lagi di tahun depan. Semoga kondisi APBD Bontang terus membaik pasca wabah,” harapnya.

Tak hanya dua kantor kelurahan yang tidak jadi dilakukan pembangunan di tahun 2020 ini. Beberapa kegiatan fisik lainnya pun ikut tertunda pembangunannya. Mengingat DPUPRK Bontang dengan anggaran pertahun Rp 198 miliar diminta merasionalisasi anggaran senilai 50 persen dari total rencana anggarannya.

“Kalau anggaran untuk gaji dan biaya operasional kantor sudah tak bisa diganggu gugat. Makanya banyak kegiatan fisik yang akhirnya harus dikorbankan,” pungkasnya.

[RIR | RWT | ADV]