Bontang

Amir Tosina Bakal Gelar Aksi, Minta Kapal Rute Mamuju Direalisasikan

Kaltim Today
31 Agustus 2022 13:03
Amir Tosina Bakal Gelar Aksi, Minta Kapal Rute Mamuju Direalisasikan

Kaltimtoday.co, Bontang - Rencana rute kapal Bontang-Mamuju hingga saat ini belum menemui titik terang.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menyebutkan, jika dalam waktu dekat pemerintah tidak merealisasikan hal tersebut maka masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) yang ada di Kota Taman bakal melakukan aksi.

“Saya sebagai perwakilan masyarakat Sulbar tentunya Kami hanya minta supaya pemerintah segera merealisasikan kapal yang dijanjikan khusus untuk penyeberangan Bontang ke Sulbar. Jangan samapi kami terus menunggu karena kami merasa disisihkan ketika kapal ke daerah lain sudah ada,” ungkapnya saat ditemui di Sekretariat Dewan, Selas (30/8/2022).

Menurutnya, setelah ada wacana terkait rute tersebut banyak kapal swasta yang bermunculan namun masyarakat menolak dengan alasan harga tiket penumpang lebih mahal jika dibandingkan dengan kapal Pelni. Padahal sebelumnya Wali Kota Bontang telah menyampaikan langsung bahwa sudah dilakukan pembahasan MOU terkait kerjasama alur kapal.

“Jangan sampai kapal swasta itu membebankan masyarakat karena notabennya pasti harga tiketnya mahal jadi bagaimanapun kapal Pelni itu tetap diutamakan sesuai dengan kemampuan masyarakat,” ujarnya.

Jika alasan panjang dermaga pelabuhan di Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan ukuran kapal Pelni. Diketahui panjang kapal pelni sekitar 90 meter sementara dermaga Mamuju hanya 60 meter.

“Saya sudah konfirmasi dengan pemerintah di Mamuju, apakah benar pelabuhan di Mamuju itu tidak memungkinkan jawaban dari pemerintah di sana bahwa di Mamuju ini ada lima pelabuhan dan nanti bisa disesuaikan mana yang pas dan apabila masyarakat sudah tidak sabar lagi maka Bupati Mamuju akan berkunjung untuk memberi pemahaman bahwa sebenarnya pemerintah sudah siap untuk menyiapkan pelabuhan kapal Pelni,” sebutnya.

Disinggung terkait penentuan kapal Pelni atau swasta yang akan beroperasi. Kata Amir, hal itu sudah ditentukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Itu sudah menjadi haknya KSOP karena itu ranah mereka dan mereka juga yang tau standar operasionalny. Tapi kalau bisa kapal Pelni yang beroperasi,” tutupnya.

[LA | NON | ADV DPRD BONTANG]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya