Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2021 mulai dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi, saat bertemu sejumlah awak media di Desa Tanjung Batu, Tenggarong, Seberang, belum lama ini.

Alif memaparkan, APBD 2021 diprediksi sekitar Rp 3,1 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dari prediksi sebelumnya, yakni Rp 4,6 triliun.

“Ini masih proses pembahasan terus, agar bulan November 2020 nanti sudah bisa disahkan sesuai jadwal,” kata Alif.

Menurut Alif, selain karena dampak Covid-19, Proyeksi APBD Kukar ditahun mendatang mengalami penurunan karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dikabarkan ikut-ikutan tergerus.

 

View this post on Instagram

 

Pembelajaran jarak jauh dinilai sangat tidak efektif. Kalau mulai Januari 2021 sudah pembelajaran tatap muka, kalian setuju? #kaltim #samarinda #balikpapan #bontang

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Oct 30, 2020 at 11:30pm PDT

Sehingga, proyeksi APBD 2021 menurun sebesar Rp 1,5 triliun dari proyeksi sebelumnya sekitar Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

“Kita ini masih mengandalkan pembagian DBH migas dari pemerintah pusat, dan ini justru mengalami penurunan yang signifikan,” jelasnya.

Dengan demikian, sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mau tidak mau dihapus. Langkah ini, dikatakan Alif untuk memastikan agar roda ekonomi daerah yang kini berjalan lambat, seutuhnya dapat dioptimalkan untuk masyarakat Kukar.

“Kan harapannya tidak ada pemangkasan dan berjalan normal saja, namun mau diapakan lagi, harga minyak dunia menyentuh harga yang rendah, sehingga pendapatan yang diterima Kukar menyesuaikan harga minyak dunia,” jelasnya.

Ke depannya, menurut politisi Gerindra ini, Pemkab Kukar harus maksimal menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini, disebutnya menjadi pembelajaran, lantaran 85 persen porsi APBD Kukar setiap tahunnya, bersumber dari DBH.

“Pemetaan lumbung PAD akan kita lakukan diberbagai OPD, agar hasil PAD yang didapat juga bisa maksimal,” kata Alif.

[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]