Kaltimtoday.co, Tenggarong - Semakin maraknya penipuan digital dengan berbagai modus baru mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kepolisian membentuk benteng perlindungan bagi masyarakat. 

Komitmen itu diwujudkan melalui peluncuran Cyber Resilient Community (CRC) sebagai mitigasi kejahatan siber bermotif finansial, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin (3/8/2026).

Program tersebut untuk memperkuat literasi digital masyarakat sekaligus mempercepat penanganan kasus kejahatan siber yang menyebabkan kerugian finansial.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Bupati Kukar yang menginginkan daerahnya memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman kejahatan siber.

"Itu menunjukkan bahwa Pak Bupati atas nama masyarakat Kukar sangat berkeinginan agar Cyber Resilient Community bisa menjadi bagian penting dari bagaimana pembangunan di Kukar bebas dari kejahatan siber," kata Sunggono.

Menurutnya, ragam kejahatan siber saat ini terus berkembang dan semakin sulit dikenali masyarakat. Karena itu, peningkatan pemahaman publik menjadi salah satu langkah penting untuk menekan jumlah korban.

Upaya tersebut hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi berbagai pihak. Dalam peluncuran CRC, peserta yang dilibatkan berasal dari unsur masyarakat, hingga organisasi keagamaan.

"Kita harapkan nantinya mereka bisa saling berbagi informasi apabila ada indikasi kejahatan siber di lingkungan mereka, sekaligus mengetahui bagaimana cara menanganinya," tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar menjelaskan, Cyber Resilient Community difokuskan pada penanganan financial cyber, yakni berbagai bentuk kejahatan siber yang mengakibatkan kerugian finansial.

Ia menyebut, kolaborasi melibatkan Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, dan kalangan akademisi untuk menyusun materi edukasi yang akan diberikan kepada para Bhabinkamtibmas.

"Kami mengolaborasikan ketiga instansi ini, termasuk akademisi, untuk memberikan modul dan materi secara lebih jelas kepada para Bhabinkamtibmas," ujarnya.

Setelah mendapatkan pembekalan lanjutan dari Kominfo, OJK, dan Ditreskrimsus Polda Kaltim, para Bhabinkamtibmas akan diterjunkan ke seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali hingga melaporkan kejahatan siber.

Khairul menilai, edukasi mengenai mekanisme pelaporan menjadi bagian penting dalam program tersebut. Sebab, banyak korban belum memahami langkah yang harus dilakukan ketika menjadi sasaran penipuan digital, padahal kejahatan finansial berlangsung sangat cepat sehingga pelaku dengan mudah memindahkan aliran dana.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara melaporkannya. Kalau hanya melalui laporan polisi, prosesnya terlalu lama. Sementara kejahatan finansial itu hitungan detik, uang sudah hilang, berpindah-pindah, sehingga sulit untuk dikejar. Karena itu, mekanisme pelaporan inilah yang diutamakan,” ungkapnya.

Meski jumlah laporan di Kalimantan Timur masih relatif sedikit, ia menyebut kerugian akibat kejahatan financial cybersecara nasional telah mencapai Rp9,1 triliun.

Menurutnya, modus yang paling banyak ditemukan masih berupa telepon yang mengatasnamakan pihak tertentu dan penipuan berkedok investasi.

"Sebenarnya memang kejahatan lama, tetapi terus berkembang. Kejahatan lama tetap perlu diantisipasi karena modusnya berkembang. Yang baru adalah perkembangan modusnya," pungkasnya.

[SUP]