Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dana triliunan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) belum juga diterima dari pemerintah pusat. Nilai yang fantastis itu kini menjadi fokus perjuangan Pemkab Kukar bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui rencana audiensi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur.

"Sebagaimana yang kita ketahui, Kutai Kartanegara memiliki dana kurang bayar lebih kurang Rp3 triliun. Itu yang coba kita perjuangkan bersama," kata Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, dana kurang bayar tersebut merupakan hak daerah yang diharapkan segera direalisasikan pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi itu, para kepala daerah juga membahas dana lebih bayar sekitar Rp600 miliar yang turut menjadi perhatian bersama.

Ia menjelaskan, kemampuan fiskal daerah saat ini bergantung pada tiga sumber utama penerimaan, yakni transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, sinergi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk mencari solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi.

Selain memperjuangkan dana kurang bayar dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar juga terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. 

Salah satunya melalui evaluasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dinilai masih dapat ditingkatkan.

"Rencana kita akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bisa didapatkan," harapnya.

Aulia menambahkan, seluruh kepala daerah di Kaltim juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kemampuan fiskal masing-masing daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

"Tadi kami juga berdiskusi bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ada solusi yang bisa memperkuat kemampuan fiskal daerah," ungkapnya.

Saat ini, jadwal audiensi ke Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian dari Gubernur Kalimantan Timur yang sedang membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Sampai sekarang kami menunggu kabar dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita bisa menyampaikan langsung kondisi daerah kepada Kementerian Keuangan," tandasnya.

[RWT]