Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemkot Balikpapan banjir kritik dari DPRD Balikpapan atas berbagai kinerjanya selama 2020. Kritik itu seperti penanganan kesehatan, pendidikan, banjir, suplai air bersih dari PDAM, hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menjawab hal itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengakui, untuk PPDB masih ada ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Antara lain terdapat kekurangan daya tampung siswa untuk masuk sekolah negeri.

Terkait hal ini, kata Rahmad Mas'ud, tahun depan akan dilakukan pengaturan kuota berkaitan dengan sistem zonasi dan nilai.

"Berdasarkan hasil perhitungan sekolah SD ada kekurangan 6 rombel sementara untuk SMP 6 rombel. Dibutuhkan pembangunan dengan sistem bertahap di masing-masing kecamatan," kata Rahmad Mas'ud.

Sementara berkaitan dengan permohonan sambungan baru PDAM menurutnya mulai Mei 2021 ada 522 calon pelanggan dan daftar tunggu. Untuk program MBR ada 2951 calon pelanggan, dan program MBR ditargetkan tahun ini 1.500 orang.

Meski begitu, dikatakan Rahmad Mas'ud, pihaknya harus tetap mempertimbangkan kapasitas ideal daerah yang cakupannya masih mampu untuk menambahkan pelanggan baru. Kementerian PUPR juga menilai dari progres pencapaian kinerja MBR tahun sebelumnya.

"PDAM senantiasa berkoordinasi memberi pengertian pada pemohon yang masuk, terkait belum terealisasinya sambungan baru. Selain itu PDAM juga berkoordinasi dengan kelurahan dan LPM setempat untuk mensosialisasikan pada masyarakat," kata Rahmad Mas'ud dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (6/7/21) dengan agenda jawaban wali kota Balikpapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020.

Rapat paripurna ini dipimpinlangsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. Sementara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti melalui sambungan video conference.

Sabaruddin mengatakan, dalam agenda sebelumnya fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap raperda APBD 2020. Ada sejumlah kritik dan saran dari fraksi-fraksi di DPRD Balikpapan.

Mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, dan banjir. Begitu pun konsumen pelanggan PDAM hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. “Ini semua yang dipertanyakan fraksi dan wali kota sudah menjawab dengan tegas,” katanya.

Dia menuturkan, Pemkot Balikpapan melalui Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyadari, PPDB dari tahun ke tahun masih belum sempurna. Sehingga dalam rapat paripurna, pihaknya dan wali kota sepakat memberi atensi pada PPDB.

“Ruang belajar harus ditambah di beberapa tempat tersebar di enam kecamatan. Sekolah eksisting ditambah rombel dan disetujui wali kota untuk menyelesaikan masalah pendidikan,” katanya.

Begitu juga persoalan jumlah sambungan baru pelanggan PDAM yang banyak belum tertampung dan terlayani. DPRD Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini bersama.

[TOS]