Headline
Bekas Lubang Tambang Ilegal di Lahan Ibu Kota Baru Bakal Ditutup Pemerintah
Kaltimtoday.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah bakal menutup tambang-tambang ilegal di lahan ibu kota baru.
Tambang-tambang ilegal yang akan ditutup tersebut termasuk enam tambang yang berada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan karena wilayah tersebut berbatasan dengan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim.
"Kami akan menghilangkan tambang-tambang tanpa izin," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020) seperti dilansir dari Suara.com.
Jokowi juga berjanji akan merehabilitasi bekas-bekas tambang yang ada di kawasan ibu kota baru. Tak hanya itu, dia juga memastikan, pemerintah akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak di kawasan ibu kota baru. Jokowi mengaku sudah mengetahui banyak hutan-hutan yang rusak di kawasan Ibu Kota baru.
"Perpindahan Ibu Kota nanti sekaligus kami memperbaiki dan merehabilitasi hutan-hutan yang rusak. Kami tahu di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak, kemudian memproteksi hutan-hutan konservasi dan hutan lindung yang ada," katanya.
Untuk diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut ada aktivitas tambang ilegal di Kawasan ibu kota baru. Siti mencatat ada enam tambang ilegal di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru.
Siti Nurbaya juga merinci terdapat 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya.
Sebelumnyam, pemindahan ibu kota ke Kaltim dituduh LSM hanya sebatas pembagian proyek bisnis antara pemerintah dengan pengusaha. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah aktivis lingkungan.
Kepada awak media, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, menyebut dugaan itu bermula saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ide pemindahan ibu kota pada 29 April 2019 menjelang sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, keputusan politik itu dibuat berselang 12 hari setelah pencoblosan Pilpres pada 17 April 2019.
Merah menilai keputusan politik itu terlalu tergesa-gesa, sebab seharusnya, pemerintah melakukan kajian secara ilmiah dan sosial terlebih dahulu, baru mengambil keputusan. Ia juga menilai, pemindahan itu merupakan upaya pemutihan dosa-dosa korporasi.
"Rencana megaproyek ibu kota baru tak lebih dari upaya pemutihan terhadap dosa-dosa korprasi. Bentuk cuci tangan korporasi, salah satunya perusahaan pertambangan," kata Merah dalam diskusi 'Ibu Kota Baru untuk Siapa?' di YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Merah melanjutkan, dalam investigasi yang dilakukan sejumlah LSM, ada 162 konsesi di atas kawasan 183 ribu hektare yang disebut sebagai wilayah ibu kota baru. Dia bersama rekan seperjuangannya itu awalnya mengkatagorikan menjadi tiga ring. Pertama, lahan seluas 5.600 hektare, lahan kedua 4.000 hektare, dan terakhir 1.800 hektare atau tiga kali luas DKI Jakarta.
"Lahan di atas 183 ribu hektare itu bukan ruang kosong, seakan narasi yang digemborkan [pemerintah] itu, akan membangun di atas ruang yang tak bermasalah. Itu sudah menjadi pusat penjarahan dan ekstrasi sumber daya alam, bahkan sebelum rencana [pemindahan] ibu kota ini muncul," paparnya.
Ada pun 162 konsesi itu terdiri dari konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batubara hingga properti. Sebanyak 158 dari 162 konsesi ini adalah konsesi batubara yang masih menyisakan 94 lubang tambang menganga dan membahayakan warga sekitar.
Merah menyebut pemilik konsesi merupakan politikus atau relasi dari pejabat pemerintahan. Pada ring 1 dan 2, ada konsensi milik Sukanto Tanoto, pemilik PT ITCI. Merah menyebut orang tersebut terlibat dalam kasus pajak.
Masih di ring pertama, terdapat konsesi yang dimiliki Hasjim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto. Hasjim merupakan pemilik ICIJ Kartika Utama.
"Kebutuhan air bersih akan meningkat karena ada 1,5 juta orang yang diprediksi akan tinggal di sana [ibu kota baru]. Yang diutungkan perusahaan air milik Hasjim," paparnya.
Sementara itu, di ring ketiga ada konsesi milik Rheza Herwindo yang merupakan anak Setya Novanto. Konsesi itu merupakan lahan batubara.
Pada ring ketiga, ada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Merah menyebut politikus Golkar itu merupakan pemilik perusahaan Toba Bara Grup.
Selain nama-nama itu, Merah membeberkan sejumlah nama politikus dan pengusaha, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Liem Hariyanto, Rita Indriawati, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono serta Brata Bhakti.
[TOS | SR | GR]
