Bontang

Buntut Penolakan Omnibus Law, Sikap Ketua DPRD Bontang Diluar Dugaan

Kaltim Today
09 Oktober 2020 17:53
Buntut Penolakan Omnibus Law, Sikap Ketua DPRD Bontang Diluar Dugaan
Buntut Penolakan Omnibus Law, Sikap DPRD Bontang Diluar Dugaan. (Mega/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Bontang - Gelombang unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker)  akhir-akhir ini masif terjadi di Bontang, Kalimantan Timur.

Setelah sehari sebelumnya ratusan mahasiswa bersama federasi serikat buruh yang tergabung dalam "Aliansi Bontang Melawan" menduduki gedung DPRD. Giliran Aliansi Ormas Bontang menggelar aksi serupa di Pertigaan Ramayana, Jumat (9/10) pagi.

Tak ingin aksi berujung anarkis. Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam didampingi Wakil Ketua Agus Haris bersama dua anggota Komisi I, Muhammad Irfan dan Raking turun menemui massa.

Dihadapan peserta aksi damai, Andi Faisal Sofyan Hasdam dengan tegas menyatakan sikap untuk berada di barisan demonstran. Menentang kebijakan yang dinilai menyengsarakan buruh.

Tidak sampai disitu, politisi Golkar itu juga berjanji akan segera melayangkan surat pernyataan sikap DPRD ke Pjs Wali Kota Bontang untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Pernyataan resmi dari Pemkot dan DPRD nanti akan dibawa ke pemerintah pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.

Selain itu, ia juga akan menyampaikan usulan dari seluruh elemen masyarakat kepada kader partai di pusat.

“Sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat di daerah tentu kami akan sampaikan bahwa situasi di Bontang mayoritas masyarakat menolak Undang-Undang Omnibus Law,” tungkasnya.

Putra Andi Sofyan Hasdam itu pun mewanti-wanti masyarakat yang ingin turun menyuarakan aspirasi supaya tidak anarkis. Apalagi merusak fasilitas umum.

“Boleh menyuarakan aspirasi tapi jangan anarkis,” pintahnya.

[AS | NON | ADV]


Related Posts


Berita Lainnya