Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kebutuhan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, hingga akses listrik menjadi aspirasi masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong. Aspirasi itu dihimpun anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto saat menggelar reses di Jalan Triyu 1, RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT bersama warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Di antaranya pembangunan jembatan, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta pemenuhan jaringan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan tersebut.

Desman mengatakan, seluruh masukan warga akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap kebutuhan dan lokasi yang diusulkan. Sebab, pengajuan program pembangunan melalui mekanisme pemerintah saat ini memerlukan sejumlah kelengkapan administrasi.

Setiap usulan harus disertai proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta dokumen pendukung lainnya agar dapat diproses sesuai ketentuan.

"Kami akan kembali memeriksa setiap usulan yang disampaikan. Masyarakat, khususnya pengurus RT, perlu memahami persyaratan yang harus dipenuhi agar pengajuan pembangunan tidak terkendala secara administrasi," kata Desman.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan akses listrik juga menjadi perhatian. Desman menyebut, kebutuhan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui bentuk penanganan yang memungkinkan, termasuk melalui program bantuan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, tidak semua kebutuhan masyarakat harus bergantung pada satu sumber pembiayaan. Karena itu, peluang melalui program lain juga perlu dicermati agar warga yang belum mendapatkan layanan listrik dapat memperoleh akses tersebut.

Terkait peluang realisasi berbagai usulan, Desman mengaku belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Pembahasan APBD murni 2027 juga belum dimulai sehingga belum diketahui sejauh mana aspirasi yang dihimpun dapat diakomodasi dalam program pembangunan tahun mendatang.

Ia berharap, pemerintah daerah turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini belum tertangani. Salah satu jalurnya melalui optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD agar aspirasi hasil reses dapat diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan.

“Karena selama kami berkeliling dan turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah. Artinya, DPRD sebagai mitra sekaligus bagian dari unsur pemerintahan memiliki peran untuk memperkuat penyampaian aspirasi tersebut,” tuturnya.

Reses, lanjut Desman, menjadi salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah. 

Melalui kegiatan tersebut, DPRD dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi warga sekaligus mendorong agar kebutuhan pembangunan di tingkat lingkungan RT mendapat perhatian.

“Kami juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lokasi yang membutuhkan perhatian. Diharapkan segera mendapatkan perbaikan,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]