Kaltimtoday.co, Samarinda - Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Penajam Paser Utara (PPU) masih menyisakan tanda tanya. Hingga Rabu (18/2/2026), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mengaku belum menerima hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel makanan yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan resmi hasil uji sampel. Ia berharap hasil tersebut segera keluar agar bisa menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan.

“Hingga sekarang, kami belum dapat laporannya. Mudah-mudahan hari ini sudah ada, kalau sudah masuk nanti kami informasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, sekitar 25 siswa di PPU dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi paket MBG. Para siswa sempat mendapatkan penanganan di puskesmas setempat.

Terkait kabar yang menyebut salah satu menu berupa puding yang dibeli dari pihak ketiga diduga menjadi pemicu, Jaya menegaskan bahwa pengelolaan dapur program semestinya dilakukan secara mandiri. Menurutnya, Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sangat erat kaitannya dengan tata kelola dapur, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.

“Apalagi SLHS itu menyangkut pengelolaan dapur dan keamanan pangan. Semua ada aturannya,” tegasnya.

Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan adanya prosedur tertentu yang memperbolehkan penggunaan makanan olahan dari luar. Namun, setiap produk tetap wajib melalui pemeriksaan ketat, termasuk pengecekan masa kedaluwarsa dan standar keamanan pangan.

Dinkes Kaltim juga memastikan akan melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh aspek, mulai dari penjamah makanan, sarana dan prasarana, hingga kelengkapan persyaratan SLHS. Saat ini, operasional SPPG di lokasi kejadian disebut telah dihentikan sementara sambil menunggu hasil evaluasi.

“Kalau SLHS sudah keluar dan semua persyaratan terpenuhi, baru bisa operasional lagi. Tapi kalau belum, kita mulai dari nol,” tandasnya.

Evaluasi ini, lanjut Jaya, menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan pangan dalam program MBG dan mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

[RWT]