Kaltimtoday.co, Jakarta - Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terjun bebas. Hanya 62,9 persen. Hasil ini jadi yang terendah sejak 2016.

Melalui saran resminya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, tingkat kepuasan terhadap Jokowi turut lebih dari 5 persen selama setahun terakhir. 

Bahkan, hasil Indikator Politik Indonesia ini jade yang terendah dari Jokowi sejak Juni 2016.

Dia membeberkan, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi sebagai salah satu faktor utama. Selain itu, ada indikator kepuasan public terhadap kinerja Jokowi yang juga menurun. 

Pada survei itu, orang yang cukup puas dan sangat puas terhadap kinerja demokrasi berada di angka 53 persen. Angka itu menurun dari 68,3 persen di September 2020.

Di saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga menurun. Hanya 62,9 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi.

Angka itu menurun dari September 2020 yang mencapai 68,3 persen. Indikator juga menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi saat ini paling rendah sejak 2016.

Pada Juni 2016, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi ada di angka 67,1 persen. Skor paling rendah terjadi pada Januari 2015, yaitu 40,7 persen.

Saat ini, ada 5,1 persen responden yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Lalu ada 57,8 persen responden lainnya yang mengatakan puas.

Sementara itu, ada 33 persen responden menyampaikan ketidakpuasan. Sebanyak 2,6 persen lainnya mengungkap sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Burhan menyampaikan Jokowi harus berhati-hati terhadap fenomena ini. Dia menilai kepuasan publik bisa saja terus menurun jika tidak ada tindak lanjut.

"Tren ini kalau tidak diantisipasi oleh Presiden, itu bisa alarm karena sebagian dari pendukung loyalnya sudah mulai bergeser," ujarnya.

Burhan menyebut kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi berkaitan dengan kinerja para aktor politik di pemerintahan.

Kepuasan yang rendah tidak menunjukkan bahwa publik ingin mengganti sistem demokrasi. Sebab survei menunjukkan 71,9 persen responden menilai demokrasi sistem pemerintahan terbaik meski tak sempurna.

"Bukan berarti mereka mengidealkan sistem lain, tapi mereka kritis terhadap demokrasi bekerja. Ini buat kepala daerah, parpol, anggota DPR, ini penting," ucap Burhan.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

[TOS]