BONTANG, Kaltimtoday.co - Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-1 di Hotel Tiara Surya, Jumat (23/1/2026). Mengusung tema ''Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis'', kegiatan ini diikuti nyaris seratusan peserta dari berbagai latar belakang masyarakat di Bontang.

Shemmy menegaskan, kegiatan tersebut penting sebagai ruang edukasi politik warga sekaligus upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Menurutnya, partisipasi publik tidak boleh berhenti pada momentum pemilihan umum semata, tetapi harus terus hadir dalam proses pengambilan kebijakan.

“Demokrasi tidak akan berjalan sehat tanpa partisipasi aktif masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong warga untuk lebih berani menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan terlibat langsung dalam pembangunan daerah,” ujar Shemmy dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terlebih dengan perannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Kondisi tersebut menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, Deddy Haryanto, sebagai pemateri. Dalam paparannya, Deddy menjelaskan bahwa partisipasi publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Ia menilai keterlibatan masyarakat diperlukan dalam seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

“Partisipasi yang bermakna menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi lokal. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif memberikan masukan, kontrol, dan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah,” jelas Deddy.

Ia menguraikan berbagai bentuk partisipasi publik, seperti keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, forum konsultasi publik, penyusunan rancangan peraturan daerah, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran dan proyek pembangunan. Selain itu, partisipasi politik non elektoral juga dinilai penting, melalui diskusi publik, audiensi, petisi, serta pendidikan politik yang dilakukan komunitas dan organisasi masyarakat sipil.

Deddy juga menyoroti sejumlah hambatan partisipasi publik, antara lain rendahnya literasi politik, apatisme masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta partisipasi yang bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong penguatan pendidikan politik warga, optimalisasi forum partisipatif, pemanfaatan teknologi digital, serta jaminan tindak lanjut atas setiap aspirasi masyarakat.

“Jika aspirasi warga benar-benar ditindaklanjuti dan diberikan umpan balik yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tumbuh, dan partisipasi tidak lagi menjadi sekadar prosedur formal,” tandasnya.

[ADV]