Kaltimtoday.co, Bontang - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) Bontang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) yang perdana digelar pada 22–24 Mei 2025 di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat. 

Munas ini diikuti oleh 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 120 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara Bontang, mengirim dua wakilnya yakni Ketua DPD IKM Kota Bontang, Ismadi Rangkayo dan Ernius. 

Ismadi Rangkayo mengatakan, forum ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan menyatukan visi serta langkah organisasi IKM secara nasional. Keberadaan pihaknya dalam kegiatan ini, juga tak lepas dari visi besar yang dicanangkan organisasi. 

Selain itu, kehadiran DPD IKM Bontang dalam Munas ini mencerminkan komitmen memperkuat jaringan, mempererat kekeluargaan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Minangkabau di perantauan. 

“Kami hadir membawa semangat perantauan dari Kota Bontang, Kalimantan Timur, untuk memperkuat organisasi ini secara nasional. Semoga hasil Munas menjadi tonggak kemajuan DPD IKM ke depan,” ujar Ismadi Rangkayo usai mengikuti sidang pleno.

Senada dengan itu, Ernius menyampaikan, “Munas ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi juga wadah penguatan identitas dan budaya Minangkabau di tanah rantau. Kami bangga dapat turut ambil bagian.”

Munas perdana ini secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, yang menyampaikan apresiasi atas soliditas dan semangat para perantau Minangkabau di seluruh Indonesia.

Rangkaian Munas akan ditutup dengan pelantikan pengurus pusat dalam acara Baralek Gadang yang direncanakan berlangsung pada Desember 2025 di Senayan, Jakarta, dan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Sebagai informasi, agenda utama Munas mencakup, penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); penjaringan calon Ketua Umum pengganti, Fadli Zon; dan pemaparan program kerja oleh Ketua Umum terpilih. Adapun, dalam forum tersebut, Andre Rosiade, ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum IKM yang baru.

Sejumlah keputusan strategis juga berhasil disepakati bersama. Di antaranya, pelantikan pengurus cabang dilakukan oleh pengurus wilayah dengan rekomendasi daerah; pelantikan pengurus daerah dilakukan oleh pengurus pusat dengan rekomendasi wilayah.

Kemudian, aset organisasi tetap menjadi milik masing-masing tingkat kepengurusan; Musyawarah Nasional wajib digelar maksimal tiga bulan sebelum masa kepengurusan berakhir; dan percepatan pembentukan 38 DPW dan 350 DPD di seluruh Indonesia.

[RWT]