Daerah

Proyek MYC Dipersoalkan, DPRD Minta Pemprov Prioritaskan Flyover Muara Rapak

Claudius Vico Harijono — Kaltim Today 20 November 2026 19:43
Proyek MYC Dipersoalkan, DPRD Minta Pemprov Prioritaskan Flyover Muara Rapak
Kawasan Simpang Rapak Balikpapan. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mengunci anggaran Rp1,24 triliun untuk tiga proyek melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) mendapat penolakan dari DPRD Kaltim.

Di tengah penyusutan kemampuan fiskal daerah, kalangan legislatif menilai pengajuan proyek dengan pembiayaan hingga tiga tahun tersebut perlu dikaji ulang. Pembangunan tetap dapat dilaksanakan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui kontrak tahun tunggal atau single year. 

Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai pengajuan MYC tersebut terkesan dipaksakan. Terlebih, usulan senilai Rp1,24 triliun itu disampaikan menjelang akhir tahapan pembahasan anggaran. 

Menurut legislator daerah pemilihan Balikpapan tersebut, kondisi fiskal Kaltim yang terus menyusut seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum menetapkan komitmen pembiayaan jangka panjang.

APBD Kaltim yang sebelumnya sempat mendekati Rp25 triliun kini terkoreksi menjadi sekitar Rp15 triliun pada 2026. Bahkan, anggaran daerah diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp13 triliun pada 2027 akibat berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD). 

"Pengajuan program multiyears senilai Rp1,24 triliun ini sangat mendadak di akhir tahapan dan tidak melewati alur prosedural yang semestinya. Di tengah kondisi APBD kita yang terus merosot tajam hingga diproyeksikan tinggal Rp13 triliun tahun depan, memaksakan tiga proyek besar sekaligus tentu menjadi tanda tanya besar sehingga kami secara tegas menolaknya," ujar Nurhadi, Jumat (20/11/2026)

Tiga proyek yang diusulkan melalui skema MYC tersebut meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II Samarinda senilai Rp444 miliar, Jalan Sotek-Bongan sebesar Rp241 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake senilai Rp556 miliar.

Selain persoalan kemampuan fiskal, Nurhadi turut menyoroti pemerataan pembangunan dalam usulan tersebut. Menurutnya, alokasi proyek strategis masih terpusat di sejumlah wilayah, sementara Balikpapan belum mendapatkan porsi pembangunan serupa.

Ia menilai pemerintah provinsi juga perlu memperhatikan kebutuhan infrastruktur di Kota Balikpapan, khususnya pembangunan jalan layang atau flyover di kawasan Simpang Muara Rapak.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan sehingga perlu mendapat perhatian dalam penentuan skala prioritas pembangunan daerah.

"Kami berharap Pak Gubernur mau mengevaluasi kembali skala prioritas pembangunan agar lebih merata, termasuk memperhatikan Balikpapan yang selama ini menopang daerah. Jika memang ada ruang fiskal besar, saya pasti akan memperjuangkan flyover Muara Rapak karena ini kebutuhan mendesak, jangan sampai kita berleha-leha dan baru bergerak setelah tragedi memilukan kembali terulang," tegas politikus PPP tersebut.

Meski menolak skema MYC, Nurhadi menegaskan sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan infrastruktur di daerah lain.

Ia justru mendorong agar ketiga proyek tetap direalisasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan APBD setiap tahunnya. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan tanpa membebani komitmen fiskal daerah dalam jangka panjang.

"Penolakan ini bukan berarti kami anti terhadap pembangunan di daerah lain, melainkan demi kehati-hatian fiskal kita. Tiga proyek tersebut tetap sangat bisa dikerjakan secara bertahap menggunakan skema kontrak tahun tunggal atau single year, bukan dipaksakan lewat skema tahun jamak," pungkasnya.

[RWT] 



Berita Lainnya