Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara ((DPMD Kukar) terus memantapkan proses transformasi kelembagaan desa dan kelurahan. Melalui kegiatan verifikasi dan validasi data kelembagaan masyarakat, DPMD memastikan seluruh lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal memiliki legalitas dan fungsi yang jelas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar menjelaskan, kegiatan verifikasi dan validasi kelembagaan sudah berlangsung cukup lama dan kini memasuki tahap akhir.

“Proses verifikasi dan validasi kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelurahan itu sudah cukup lama kita lakukan, sudah berjalan dua tahun terakhir. Bulan ini menjadi tahap terakhir, di mana pemetaan tinggal dilakukan di desa zona tengah dan hulu,” ungkap Asmi.

Ia menuturkan, saat ini kegiatan verifikasi di zona hulu sedang berlangsung. Salah satu fokus utama adalah memastikan seluruh posyandu yang telah bertransformasi sesuai enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri.

“Harapannya, seluruh posyandu yang bertransformasi dengan enam SPM itu sudah teregistrasi di Kemendagri. Itu menjadi syarat utama untuk mengaktivasi posyandu,” jelasnya.

Asmi menambahkan, ke depan istilah posyandu tidak lagi dibedakan berdasarkan kelompok sasaran seperti balita, lansia, atau posbindu, melainkan disatukan dalam satu sebutan, yakni Posyandu yang menjalankan enam SPM perangkat daerah.

Selain itu juga, verifikasi dan validasi tidak hanya menyasar posyandu, tetapi juga seluruh lembaga kemasyarakatan lainnya.

“Kita tidak hanya memverifikasi dan validasi data posyandu, tapi seluruh lembaga kemasyarakatan, baik itu RT, karang taruna, posyandu, dan PKK,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]