Kaltimtoday.co, Berau - Kondisi Perumda Batiwakkal atau PDAM Berau kini tengah menjadi sorotan serius jajaran legislatif. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menggambarkan situasi perusahaan plat merah tersebut bak peribahasa “hidup segan, mati tak mau” akibat beban operasional yang terus membengkak.

Himpitan ekonomi perusahaan ini dipicu oleh tidak adanya penyesuaian tarif air bersih selama lebih dari satu dekade, tepatnya sejak tahun 2011. Sementara itu, Harga Pokok Produksi (HPP) saat ini sudah melonjak jauh dibanding belasan tahun silam.

Rudi menilai, PDAM masih mampu menutupi beban operasional di tengah harga biaya produksi yang rendah. Sejauh ini, kata dia, pihak manajemen hanya mengandalkan pemasukan dari sambungan rumah (SR). Kegiatan itulah yang dianggapnya, tidak seimbang sebagai penopang perusahaan.

“Ini luar biasa, PDAM masih sanggup bertahan dalam kondisi yang seperti itu, tapi kalau hanya menggantungkan pemasukan dari SR, ini yang salah,” katanya.

Sebagai solusi, legislator dari PDI Perjuangan ini menyepakati adanya rencana penyesuaian tarif air bersih. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui sistem klaster (pengelompokan pelanggan) agar tidak memberatkan masyarakat kecil secara mendadak.

Rudi menyarankan urutan penyesuaian tarif dimulai dari Sektor Industri dan Perhotelan, Rumah Tangga Menengah ke Atas, serta Rumah Tangga Menengah hingga Pelanggan Bersubsidi.

DPRD Berau mencatat bahwa PDAM Batiwakkal merupakan salah satu pengelola air bersih terbaik. Oleh karena itu, penyesuaian tarif dianggap mendesak untuk menjaga kedaulatan aset daerah.

“PDAM Berau ini adalah salah satu perusda dalam pengelolaan air bersih terbaik, jadi kita ingin betul-betul sehat untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan tidak bergantung kepada subsidi terus dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Rudi mengkhawatirkan jika skema keuangan tetap tidak sehat, ada risiko pengelolaan investasi besar ini diambil alih oleh pemerintah provinsi atau kabupaten tetangga. Hal ini sesuai dengan regulasi tahunan melalui SK Gubernur terkait penyesuaian tarif yang selama ini belum dioptimalkan di Berau.

“Sebenarnya penyesuaian tarif itu setiap tahun ada SK-nya dari Gubernur, sayang sekali kalau misal sampai pengelolaannya diambil alih, kita punya investasi yang luar biasa disana tapi dikelola oleh orang lain,” pungkasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]