Kaltimtoday.co, Berau - Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai landasan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Sinkronisasi data dinilai krusial agar setiap program yang dijalankan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara tepat.

Grace menjelaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah harus mencerminkan kesesuaian antara fakta di lapangan dengan pelaporan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan agar program-program strategis, khususnya yang bersifat subsidi, dapat menjangkau target penerima secara tepat sasaran.

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peranan strategis sebagai penyedia data valid bagi pemerintah. Kolaborasi antara OPD dan BPS menjadi kunci agar penyusunan LKPJ memiliki acuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“BPS sebagai pihak yang menyediakan data, adalah mitra strategis pemerintah dalam melakukan validasi agar setiap pengelolaan untuk acuannya ke penyusunan LKPJ bisa tepat dan akurat,” katanya.

Legislator PDI Perjuangan itu menyebut, prosedur kerja BPS di setiap daerah tidak ada yang berbeda. Hanya penyesuaian dengan kondisi geografis yang menuntut mereka agar arah kebijakan bisa sesuai dengan program kerja pemerintah.

Menurutnya, berbagai data yang disajikan bersifat penting. Namun ia menggarisbawahi bahwa data keberadaan jumlah penduduk dan luas wilayah adalah fondasi utama pembangunan.

“Kami dari legislatif selaku lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, akan turut mengawal arah kebijakan yang dilakukan, kami mengimbau semuanya harus berbasis sinkronisasi data yang dimikliki OPD dan BPS,” tutupnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]