Kaltimtoday.co, Penajam – Proses pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), telah berjalan. Ratusan hingga ribuan orang diperkirakan akan bekerja pada proyek infrastruktur tersebut.

Keberadaan proyek IKN membawa dampak positif bagi tenaga kerja di wilayah PPU maupun daerah lain. Namun demikian, pengerjaan proyek IKN belum membawa dampak pada kesejahteraan para pekerja. Pasalnya, upah yang diterima masih jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Informasi yang saya terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upah harian yang diterima pekerja itu masih di bawah UMK. Dan ini saya menilai masih kurang layak,” kata Anggota Komisi I DPRD PPU Abdul Rahman Wahid, belum lama ini.

Dia menyebut, tenaga kerja lokal di proyek pembangunan Intake Sungai Sepaku yang hanya mendapatkan upah Rp 80 ribu per hari. Menurutnya, angka itu sangatlah rendah. Padahal, standart upah tukang atau buruh di wilayah Sepaku berkisar Rp 200 ribu per hari.

Nilai upah proyek pengerjaan infrastruktur IKN dalam sebulan terbilang jauh di bawah UMK Kabupaten. Jika bekerja selama sebulan, maka para pekerja hanya mendapatkan Rp 2,4 juta. Sedangkan besaran UMK PPU di kisaran Rp 3,4 juta.

“Standar yang diikuti kan bukan standar Kabupaten PPU tapi standar pusat. Serba salah juga buat kita. Ketika ada masyarakat yang mau bekerja di proyek IKN dengan gaji di bawah UMK,” terangnya.

Menindaklanjuti hal itu, Komisi I DPRD PPU berencana memanggil stakeholder terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP). Termasuk pihak kontraktor yang mengerjakan proyek Intake Sungai Sepaku akan dipanggil untuk dimintai penjelasan.

“Kami akan panggil mereka dalam waktu dekat,” tutupnya.

[YUD | RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.