Kaltimtoday.co, Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan mengusulkan anggaran tambahan untuk tahapan Pilkada Balikpapan 2020 sebesar Rp 13,5 miliar.

Anggaran tersebut diusulkan ke pemerintah pusat melalui KPU RI. Adapun alasan KPU Balikpapan mengajukan anggaran tambahan itu untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan pilkada yang digelar 9 Desember 2020.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, mengatakan anggaran APD sudah diajukan sebesar Rp 13,5 miliar. Usulan itu sudah mengacu harga APD saat itu. Nominalnya cukup besar, karena memang harga APD tidak ada yang murah.

"Anggaran tersebut, berdasarkan hitungan KPU, namun dari KPU RI juga mempunyai hitungan sendiri, karena melihat harga sekarang. Sehingga, ketika KPU tidak ada verifikasi calon perseorangan, maka kebutuhannya tidak sebesar dengan yang ada calon perseorangan," jelas Thoha.

"Sebelumnya KPU telah mencairkan Rp 1,7 miliar, maka berapapun nanti, besaran anggaran turun dari KPU RI akan dimanfaatkan, karena hitungannya bukan Rp 13,5 miliar dikurangi Rp 1,7 miliar, tapi sesuai dengan kebutuhan KPU saat ini," kata Noor Thoha.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Deklarasi Sang Badar di Citra Niaga, Senin (17/8/2020) malam dikecam sejumlah kalangan masyarakat di Samarinda. Dinilai jadi contoh tidak baik karena melanggar protokol kesehatan. Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co #kaltim #samarinda #covid19

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 19 Agu 2020 jam 6:11 PDT

"Tinggal harga rapid tes itu, komponen termahal nanti, untuk kebutuhan masker, hand sanitizer, sarung tangan, sudah tidak terlalu besar," bebernya.

"Saat itu, untuk rapid tes masih di kisaran harga Rp 150 ribu, sehingga dapat dihitung dengan harga tersebut bisa dikalikan 13.500 anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hasilnya kurang lebih Rp 2 miliar," bebernya.

"Nanti untuk daftar pencalonan ada lagi anggarannya, mestinya begitu, pencalonan dengan penyerahan dukungan, itu perlu protokol Covid-19," sambungnya.

Selain itu, masih ada masa kampanye dan Bimtek Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan seperti itu memerlukan pencairan secara bertahap.

"Dengan 1.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS), kebutuhan dana untuk penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada Balikpapan kurang lebih Rp 7 miliar," tutupnya.

[TOS]