Daerah

Gubernur Rudy Mas'ud Janji Bentuk Satgas Khusus untuk Selesaikan Konflik Lahan Warga Kaltim

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 19 Mei 2026 15:08
Gubernur Rudy Mas'ud Janji Bentuk Satgas Khusus untuk Selesaikan Konflik Lahan Warga Kaltim
Pertemuan Gubernur Rudy Mas'ud dengan masa aksi Ketuk Pintu Gubernur soal penyelesaian konflik agraria di Kaltim. (Defrico/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan karut-marut konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal dengan korporasi besar. 

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, saat menerima perwakilan massa dalam aksi bertajuk "Ketuk Pintu Gubernur" di Samarinda. 

Dalam audiensi tersebut, Rudy berjanji akan segera membentuk satuan tugas (satgas) atau tim khusus yang berfokus pada penelusuran dan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim.

Koordinator Lapangan Aksi Ketuk Pintu Gubernur, Nina Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi kehadiran gubernur untuk merespon langsung tuntutan mereka.

"Alhamdulillah, Gubernur langsung membersamai kami dan langsung menerima aspirasi-aspirasi kami," imbuhnya. 

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Kaltim berencana untuk membentuk satgas khusus, menindaklanjuti pemeriksaan kepada seluruh HGU yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Ini sudah bagian yang luar biasa. Bisa menyelamatkan masyarakat kita yang sampai dengan hari ini masih tertindas oleh korporat-korporat besar yang merampas lahan-lahan warga," tegasnya.

Nina mengaku, telah banyak aksi dari mereka untuk menuntut penyelesaian konflik agraria di Kaltim. Bahkan sebelum era kepemimpinan Rudy Mas'ud pun, masalah tersebut sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik.

"Apapun yang disampaikan sama gubernur masih tahapan awal, masih janji seperti itu. Tapi akan kami up terus dan akan kami kawal," ujar Nina.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud berjanji akan menindaklanjuti, serta membahas masalah konflik lahan warga tersebut bersama pihak-pihak yang berwenang.

"Kami pastikan bahwa gubernur dan wakil gubernur ini pastinya berada di belakang rakyat Kalimantan Timur. Sepanjang punya kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami akan melakukan langkah-langkah yang tegas pastinya," tuturnya.

Ia akan segera berkoordinasi dengan ATR/BPN Perwakilan Kalimantan Timur, menentukan langkah-langkah secara bijak untuk mengatasi persoalan lahan di masyarakat.

"Saya sekali lagi nanti mohon data-data diberikan kepada kami. Kami akan segera mempelajari, mengkaji dengan sungguh-sungguh, dan kami akan membuat tim khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bapak ibu alami ini," tutupnya.

[RWT] 



Berita Lainnya