Kaltimtoday.co - Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi tata kelola dan tata niaga industri batu bara di Tanah Air. Permintaan itu disampaikan agar di tengah melonjaknya harga batu bara global dapat juga menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu regulasi yang didorong adalah terkait besaran royalti agar lebih proporsional. Regulasi ini penting agar peningkatan harga jual batu bara turut memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyatakan, prihatin karena kenaikan harga batu bara di pasar internasional justru membuat kesenjangan di masyarakat semakin lebar.

“Pengusaha dapat keuntungan ratusan triliun, sementara masyarakat dan pemerintah daerah penghasil batu bara hanya mendapat royalti sebesar puluhan miliar," tegas Mulyanto.

Saat ini, sebut Mulyanto, harga batu bara di pasar global yang melonjak tajam membuat kekayaan sejumlah pemegang saham perusahaan batu bara naik signifikan. Beberapa di antaranya adalah pengusaha batu bara Low Tuck Kwong dan Dewi Kam.

Data Forbes Real Time Billionaires 17/4/2023, orang kaya Indonesia di peringkat pertama ditempati Low Tuck Kwong. Dia membukukan kekayaan sebesar USD 29 miliar atau Rp 429,01 triliun. Low Tuck Kwong mendulang kekayaannya lewat perusahaannya PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Perusahaan ini turut mengerek pendatang baru yang berada di urutan kedelapan, yakni Dewi Kam dengan kekayaan USD 4,7 miliar setara Rp69,5 triliun.

Dewi Kam adalah pemilik saham minoritas sebesar 10 persen di perusahaan batu bara itu. Kekayaannya meroket hampir 100 persen seiring meningkatnya nilai saham Bayan Resources sebanyak 3 kali lipat pada 2022.

Mulyanto khawatir ketimpangan di atas akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat daerah, terutama tempat perusahaan tambang batu bara tersebut berada.

Ia juga mendapat kabar sengketa terkait bisnis batu bara antara Low Tuck Kwong dengan almarhum H. Asri dan ahli warisnya, yang pengusaha lokal dan pendiri PT. Gunung Bayan Pratama Coal sampai hari ini belum terselesaikan dengan baik.

Karena itu, Mulyanto mendesak Pemerintah menata ulang ihwal aturan bisnis batu bara ini agar menjadi lebih baik. Ia mengingatkan, jangan sampai aturan yang ada hanya menguntungkan dan melindungi segelintir pengusaha saja.

“Sementara masyarakat dan pemerintah daerah hanya mendapat remah-remah hasil penjualan sumber daya alam miliknya. Kejadian ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat," ucapnya.

Misalnya, Mulyanto mendorong Pemerintah meningkatkan royalti progresif berbasis harga batubara global dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil kepada daerah. Hal tersebut, sambung dia, terbilang logis karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha.

"Booming harga batu bara dunia secara langsung melejitkan saham dan kekayaan pengusaha batu bara. Sementara dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar tambang malah semakin membuat mereka menjerit," tuturnya.

Di pihak lain, Kementerian yang mengurusi masalah ini bukannya mencari solusi, namun justru sebaliknya menjadi bagian dari masalah, karena kementerian ini tersandung korupsi Tukin, bocornya dokumen KPK, dan wacana korupsi royalti.

[TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.