Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman beserta Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan menggelar Diskusi Online Nasional Pendidikan, Selasa (14/4/2020). Diskusi tersebut bertema “Antara UN, USBN, dan Covid-19".

Hadir sebagai pemateri dalam acara ini Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Harris Iskandar selaku Plt Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Refor Diansyah selaku Ketua Umum Imakipsi, dan Muhammad Bima selaku Gubernur BEM FKIP Unmul. Diskusi ini dimoderatori oleh Fikri selaku mahasiswa berprestasi FKIP Unmul.

Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai kebijakan pendidikan saat ini, terutama dengan adanya wabah Covid-19. Hal ini termasuk mengenai dibatalkannya Ujian Nasional, dan diterapkannya USBN sebagai penentu kelulusan.

Hetifah Sjaifudian menyatakan, diskusi-diskusi semacam ini perlu untuk diadakan di masa wabah ini.

“Kami bersama pak Dirjen menerangkan kembali perubahan-perubahan kebijakan pendidikan di era Covid ini kepada para stake holder pendidikan, karena mungkin di lapangan banyak yang masih belum jelas,” ujarnya.

Dalam presentasinya, Hetifah menyampaikan bahwa, evaluasi pendidikan merupakan sebuah amanat dari undang-undang Sisdiknas.

“Hal itu merupakan bagian dari akuntabilitas. Triliunan dana yang disalurkan untuk pendidikan harus jelas output dan outcome nya. Namun demikian, apakah evaluasi tersebut dalam bentuk ujian nasional atau yang lainnya, hal itu bisa dirumuskan kembali bentuk yang terbaik,” ujarnya.

Hetifah yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa saat ini kita berada dalam kondisi darurat.

“Oleh karena itu semuanya pasti tidak ideal, dan harus beradaptasi secara cepat. Ini juga bisa menjadi momentum untuk mendorong para stake holder untuk bersama-sama berpikir untuk perbaikan berkelanjutan terkait UN dan pendidikan kedepannya,” pungkasnya.

[RWT]