Kaltimtoday.co, Samarinda - Pascapilrek Universitas Mulawarman (Unmul) gelombang protes mulai bermunculan, aksi itu dilakukan oleh salah satu ormas di Kaltim yang sempat melakukan penutupan gerbang menuju kampus.   

Para mahasiswa yang sempat terganggu atas aksi itu berkumpul untuk menyuarakan keresahan serta menagih ketegasan pihak civitas akademik untuk dapat bersikap.

Sekretaris Senat Unmul, Prof Aswin, mengaku tidak mengetahui pihak yang mengoordinasikan pemblokiran gerbang masuk kampus setelah pemilihan rektor (Pilrek) Unmul.

Aswin mengatakan, pihak Senat tidak mengetahui secara pasti keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam aksi yang berdampak pada akses masuk kampus tersebut.

“Setelah itu lalu ada pemblokiran segala macam, kan kita tidak tahu juga apa jalurnya,” kata Aswin.

Menurut dia, Senat Unmul tidak pernah berhubungan dengan partai politik maupun pihak eksternal yang disebut-sebut terlibat dalam polemik Pilrek.

Ia juga membantah jika Senat dianggap membiarkan adanya intervensi eksternal terhadap lingkungan kampus.

“Kalau kami sama sekali tidak seperti itu,” ujarnya.

Aswin menilai, tudingan mengenai adanya pembiaran seharusnya disertai dengan penelusuran mengenai pihak yang mengoordinasikan aksi tersebut.

“Kalau menuduh, saya kira lebih baik orang yang bersangkutan dipanggil, ditanyai, siapa yang mengoordinasikan Anda seperti itu,” katanya.

Sementara terkait keterlibatan ormas dalam polemik pascapilrek, Aswin menyarankan agar organisasi masyarakat tidak ikut masuk dalam urusan internal perguruan tinggi.

“Kalau tanggapan kami, sebaiknya ormas-ormas yang ada itu tidak usah ikut campur dalam kegiatan ini,” tegasnya.

Aswin mengatakan, sejauh yang diketahuinya, ormas tersebut tidak secara langsung terlibat dalam proses internal Senat. Kehadiran mereka, kata dia, hanya terlihat ketika konferensi pers yang digelar sebelumnya.

“Mereka juga sebenarnya tidak ikut campur, mereka hanya hadir pada saat kami konferensi pers kemarin,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan pemblokiran gerbang kampus menjadi hal yang berbeda karena Senat mengaku tidak mengetahui jalur maupun koordinasi aksi tersebut.

Di sisi lain, Aswin menegaskan Senat sebelumnya telah menjelaskan tahapan Pilrek kepada mahasiswa, termasuk adanya dua kali penundaan. Penundaan itu, menurut dia, berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada kementerian.

[RWT]