Kaltimtoday.co, Tenggarong - Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari, perusahaan atau pemilik usaha yang memiliki karyawan atau ikatan kerja wajib memberi tunjangan hari raya (THR). Hal ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjungan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Semua perusahaan dan UMKM berkewajiban memberikan THR kepada karyawan atau memiliki ikatan kerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Kartanegara (Kukar), Hamly saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Sabtu (01/05/2021).

“Pemberian THR paling lambat H-7 jelang Lebaran Idul Fitri,” tambahnya.

Besaran ketentuannya, lanjut Hamly, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka THR diberikan sebesar satu bulan gaji atau upah. Apabila masa kerja kurang dua belas bulan dapat diberikan secara proposional sesuai dengan ketentuan yakni masa kerja 12 bulan x 1 bulan gaji.

Baca Juga: Kapan Puasa Syawal 2024 Dimulai? Ini Jadwalnya

 

Baca Juga: Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 14-15 April 2024, Pemudik Diminta Kembali Lebih Awal

Baca Juga: Catat! Berikut Daftar 21 Nomor Darurat Saat Mudik Lebaran 2024 yang Wajib Kamu Simpan

Baca Juga: Tepat Waktu, 50 Perusahaan di Samarinda Telah Bayarkan THR Karyawan Sebesar Rp 44,1 Miliar

View this post on Instagram

Baca Juga: Sidang Isbat Lebaran 2024 Kapan? Ini Tahapannya

Baca Juga: Penting! Ini 5 Tips Jaga Kadar Kolesterol Saat Lebaran

Baca Juga: Waspada! Ketahui 10 Menu Lebaran Bagi Penderita Kolesterol Tinggi

Baca Juga: Kapan Batas Akhir Bayar Zakat Fitrah? Ini 5 Waktu Pembayaran dan Keutamaannya

Baca Juga: Posko Pengaduan THR Tersedia di Kabupaten/Kota se-Kaltim

Baca Juga: Hitung Mundur Lebaran 2024, Berapa Hari Lagi?

Baca Juga: Cek Jadwal Kapal PELNI Pelabuhan Loktuan Bontang Jelang Lebaran 2024

Baca Juga: Panduan Cara Bayar dan Besaran Zakat Fitrah Kota Samarinda 2024

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pembayaran THR THL di PPU Naik, BKAD Ungkap Alasannya

Lebih lanjut, pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian,kerja harian, upah satu bulan dapat dihitung. Yaitu masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika kurang dari dua bulan, upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Apabila tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, secepatnya mereka harus melapor ke posko THR di kantor Disnakertras Kukar. Guna memberikan solusi dan mencapai kesepakatan antara pengusuha dan para pekerja.

“Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada yang melapor, mudah-mudahan pemberian THR lancar semuanya,” tandasnya.

[SUP | NON]