Kaltimtoday.co - Keluarga korban dalam kasus dugaan santri dibakar di Mataram harus menghadapi beban finansial yang sangat berat selama proses pengobatan anaknya. Selain didera trauma mendalam, mereka terpaksa menjual dua ekor sapi hingga terjerat utang puluhan juta rupiah karena layanan BPJS Kesehatan tidak lagi menanggung biaya perawatan korban.

Tekanan finansial tersebut mulai dirasakan keluarga setelah menerima tagihan membengkak pasca-korban menjalani beberapa kali tindakan operasi. Ibu korban, Nuraini, mengaku sangat terkejut saat mengetahui nominal biaya rumah sakit yang harus dibayar secara mandiri.

"Kami malah disuruh membayar biaya-biaya operasi yang sudah dilakukan. Kami kaget sekali. Katanya sekitar Rp 19 juta sampai Rp 20 juta," ujar Nuraini, Kamis (9/7/2026).

Ayah korban, Rumidah, membeberkan perjuangan keras keluarganya demi menutup biaya perawatan sang anak yang terus berjalan. Ia terpaksa mengorbankan aset ternak miliknya berupa dua ekor sapi dengan total nilai penjualan mencapai lebih dari Rp 24 juta.

"Saya terpaksa menjual satu ekor sapi seharga Rp 14,6 juta untuk biaya pengobatan. Setelah itu jual sapi lagi Rp 9,6 juta. Semua habis untuk membeli obat dan biaya perawatan," kata Rumidah menerangkan peliknya situasi saat itu.

Pengeluaran keluarga kian membengkak karena tidak semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan ditanggung oleh pihak fasilitas kesehatan sehingga harus dibeli secara mandiri. Keluarga bahkan sempat merogoh kocek hingga lebih dari Rp 3 juta untuk membeli obat herbal akibat kondisi luka bakar korban yang belum kunjung menunjukkan perkembangan baik.

Guna menutupi kekurangan dana, keluarga juga nekat meminjam uang sebesar Rp 15 juta dari sebuah koperasi. Hingga saat ini, mereka masih harus menyisihkan pendapatan untuk membayar cicilan sebesar Rp 700.000 setiap dua minggu.

"Sekarang kami masih mencicil. Dalam sebulan sekitar Rp 1,4 juta. Sudah tidak terhitung lagi berapa biaya yang kami keluarkan," tutur Rumidah. Ia juga mengaku terpukul karena hingga kini tidak menerima bantuan finansial dari pihak yang dianggap bertanggung jawab, melainkan hanya kiriman pesan berisi doa.

Beruntung, persoalan pelik yang menimpa keluarga ini akhirnya mendapatkan perhatian dan pendampingan resmi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Sejak didampingi oleh LPA, keluarga kini tidak lagi dibebani biaya kontrol berkala yang biasanya memakan biaya Rp 400.000 hingga Rp 600.000 setiap kali kunjungan.

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menegaskan bahwa lembaganya kini telah mengambil alih status sebagai penjamin seluruh sisa biaya pengobatan korban yang tertunda. Biaya yang tersisa tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, terutama untuk keperluan tindakan bedah plastik di rumah sakit.

“(Biaya pengobatan) sekitar Rp 70 jutaan. Itu sudah bukan menjadi beban korban lagi, tetapi menjadi tanggung jawab LPA sebagai penjamin," kata Joko.

Menurut Joko, perubahan status pembiayaan dari jaminan kesehatan nasional menjadi mandiri terjadi karena kasus yang menimpa korban masuk dalam kategori dugaan tindak pidana. Berdasarkan regulasi, klaim pembiayaan melalui BPJS Kesehatan otomatis tidak dapat diproses jika cedera bersumber dari sebuah kasus kriminal.

Saat ini, pihak keluarga hanya bisa berharap agar proses hukum terkait kasus dugaan pembakaran santri ini dapat berjalan secara transparan dan adil. Mereka juga meminta seluruh biaya pemulihan korban dapat menjadi perhatian serius berbagai pihak agar proses pengobatan bisa terus berlanjut hingga tuntas. 

[RWT]