Nasional

KLHK Tak Punya Kewenangan Lagi untuk Masukkan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Miliki Hak Guna Usaha ke Dalam Kawasan Hutan

Kaltim Today
12 Januari 2023 14:19
KLHK Tak Punya Kewenangan Lagi untuk Masukkan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Miliki Hak Guna Usaha ke Dalam Kawasan Hutan
Ilustrasi. (Foto: Suara.com)

Kaltimtoday.co - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak lagi memiliki kewenangan memasukkan lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ke dalam kawasan hutan.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Sudarsono Soedomo mengatakan, HGU adalah hak konstitusional bagi warga negara untuk memanfaatkan lahan. Dan diperoleh melalui proses perizinan yang panjang. Sehingga KLHK tak bisa mengubah menjadi kawasan hutan.

"HGU merupakan hak konstitusi yang dilindungi Undang-Undang. Proses perizinan yang panjang melalui berbagai instansi, sehingga tidak bisa lagi dimasukkan kawasan hutan," kata Sudarsono melalui keterangannya yang dikutip, Kamis (12/1/2023).

Menurut Sudarsono, harus dibedakan dengan jelas, di dalam kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah ada melalui izin dari KLHK sementara untuk yang di luar kawasan hutan atau yang disebut dengan Area Peruntukan Lain (APL) administrasi dan penguasaan tanah merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Yang sering salah kaprah, kata Sudarsono, menteri LHK mengubah dari hutan produksi menjadi hutan lindung misalnya. Anggap keduanya sudah ditetapkan sesuai dengan UU 41/1999 sebagai kawasan hutan. Apakah boleh?

"Tidak boleh karena hutan produksi itu adalah kawasan budidaya dan hutan lindung itu kawasan lindung dalam bahasa tata ruang. Nah, perubahan hutan produksi menjadi hutan lindung berarti mengubah tata ruang (pola ruang). Mengubah tata ruang itu bukan kewenangan menteri kehutanan," kata Sudarsono.

Jadi, lanjut Sudarsono, mengubah penggunaan kawasan hutan pun tidak seluruhnya menjadi kewenangan menteri kehutanan.



Berita Lainnya