Kaltimtoday.co, Berau - Konflik tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim) di wilayah Biatan Ilir dan Biatan Ulu berbuntut panjang. Perselisihan ini dilaporkan telah memicu tindakan pembongkaran fasilitas pendidikan serta gesekan sosial antarwarga di perbatasan.

Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, bersama Kepala Kampung Biatan Ulu, Syamsul, mendatangi kantor DPRD Berau pada Selasa (3/3/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk melayangkan protes atas penundaan jadwal pembahasan konflik batas wilayah yang kian meruncing.

Abdul Hafid menyatakan kekecewaannya karena jadwal rapat dengar pendapat diundur ke Selasa (10/3/2026). Padahal, warga mendesak agar persoalan ini segera dituntaskan untuk menjamin keamanan penduduk yang terus mengalami gesekan dengan warga Dusun Melawai, Kutai Timur.

“Saya minta solusi, bukan minta kerjaan. Kenapa harus dimintai KTP? Saya cuma minta satu, bagaimana warga saya bisa terjamin kehidupannya di sana (Biatan Ilir). Sudah 12 tahun tidak ada kepastian,” tegasnya.

Konflik Tapal Batas yang Berkepanjangan

Hafid membeberkan bahwa situasi di lapangan kini diwarnai ancaman penyitaan lahan dan perkebunan milik warga Biatan Ilir. Ia menyebut ada upaya penggiringan warga untuk masuk ke wilayah administrasi Desa Melawai, Kutai Timur, melalui skema pemekaran wilayah.

Menurutnya, ketidakpastian status wilayah ini merupakan dampak dari janji Pemerintah Daerah (Pemda) Berau yang belum terealisasi. Padahal, dalam rapat tahun 2023, disepakati pembentukan tim terpadu dan pendirian posko pengamanan di lokasi sengketa. 

“Mereka (warga Biatan Ilir) digiring untuk masuk ke desa tersebut, apabila tidak menuruti maka ada batasan-batasan tertentu yang dibuat kalau mereka tidak ikut, karena dianggap itu batas Kutim,” katanya. 

Perkara ini semakin keruh karena dampak dari ketidakpastian status wilayah yang pernah dijanjikan Pemda Berau.

Perkara yang telah bergulir sejak belasan tahun itu, juga pernah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada 2023 silam. Kala itu, kesepakatan yang dibuat adalah akan dibentuk tim terpadu termasuk pendirian posko di sekitar lokasi.

“Kami tanya ke Pemda itu sudah jelas pak, areal Berau,” imbuh Hafid menirukan ucapan petugas di Pemda.

“Sekarang kami tanya, dimana poskonya?, timnya yang mana saja? apakah dari hansip atau dari security karena memang tidak ada kita lihat,” sambungnya.

Pernyataan tersebut, belum membuat dirinya puas, sebab ia tidak mengetahui pasti kapan tim terpadu tersebut turun ke lokasi sengketa bersama petugas serupa dari Kutim. Apabila hal tersebut terjadi, maka sudah patut dipasangan patok sebagai batas wilayah. 

“Sehingga semuanya jelas, tidak ada salah paham antar keduanya, kalau terus seperti ini yang jadi korban ya kami (warga Biatan),” tegasnya.

Tapal Batas Tak Jelas, SD Filial Jadi Sasaran Warga Dusun Melawai 

Selanjutnya, Abdul Hafid pun menceritakan, jika proses pendirian sekolah filial (kelas jauh) di Biatan Ilir ikut diklaim warga Dusun Melawai. Dasar ini yang menurut dirinya, ikut menambah daftar panjang konflik tapal batas.

Awalnya sekolah itu bangun oleh Disdik Berau dan sudah mencapai proyek sebesar 75 persen. Belum sempat digunakan, fasilitas Pendidikan tersebut keburu dibongkar oleh warga dari dusun itu.

Padahal, menurut kakam, sekolah itu merupakan tempat pendidikan terdekat di daerah yang kini berkonflik.

“Anak-anak kita tidak jadi menggunakan sekolah itu karena masuk dalam wilayah yang diklaim oleh Dusun Melawai, kami sudah muak, masa pembangunan SD kita dibongkar, sekelas Pemkab Berau kalah dengan warga dusun Melawai,” tandasnya.

[RWT]