Kaltimtoday.co, Balikpapan - Masalah ganti rugi kepemilikan lahan di lokasi pembangunan gedung sekolah SMPN 25 ternyata masih menyisakan persoalan. Padahal menurut informasi, progres pembangunan gedung itu sudah mencapai 80 persen. Anggota dewan pun meminta pemerintah bersikap tegas segera menuntaskan masalah itu.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto mengaku sudah meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar masalah ganti rugi lahan tak berlarut larut.

“Kita tunggu hasilnya karena kami sudah sampaikan persoalan itu,” kata Doris.

Tercatat, ada 22 warga yang mengklaim memiliki tanah di sana dan hingga saat ini belum menerima ganti rugi. Jika hal itu terbukti, maka Pemkot Balikpapan berkewajiban melakukan proses rugi atas tanah tersebut.

“Agar proses pembangunan gedungnya terus berjalan, pemkot harus cepat memperjelas ganti rugi lahan warga,” sambungnya.

Doris mengkhawatirkan jika polemik ini terus berlanjut sementara pembangunan sudah jadi, lalu para orangtua mendesak agar anak mereka menggunakan gedung baru tersebut lalu timbul masalah, kondisi itu akan merugikan lebih banyak pihak lagi.

“Sudah ada murid-murid yang bersekolah, masyarakat komplain, sehingga tidak bisa bersekolah lagi. Ini akan menambah masalah baru. Jadi kita minta segera selesaikan,” tegasnya.

[PAS | RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.