Kaltimtoday.co, Berau - Proses pembebasan lahan yang lambat dinilai dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, saat menyoroti persoalan yang kerap muncul di lapangan, Kamis (29/5/2025).

Rifai menegaskan, Dinas Pertanahan memiliki peran penting dalam mempercepat proses verifikasi dan penetapan status lahan. Ia menyarankan agar instansi tersebut menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperjelas legalitas kepemilikan.

Meskipun kejadian di lapangan tak selamanya mulus. Menurut Rifai, banyak persoalan yang membuat pembebasan menjadi terhambat. Di antaranya sengketa dan tidak lengkapnya dokumen administrasi kepemilikan.

"Hal yang demikian itu menyebabkan anggaran tidak bisa direalisasikan," katanya.

Menurut Rifai, dalam perencanaannya, anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan pemerintahan sudah dialokasikan. Namun karena berbagai hambatan di tengah jalan menyebabkan negosiasi menjadi tidak bisa dilanjutkan.

Situasi itu yang selanjutnya membuat pihak Dinas Pertanahan kerap kali tidak menggunakan anggaran jika status kepemilikan lahan belum jelas hingga kepemilikan jelas dan dirasa aman.

"Mereka harus menyelesaikan dulu persoalan yang ada dengan komunikasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang masih berkaitan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang," kata Rifai.

[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]