Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Desa (Pemdes) Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya melestarikan hutan untuk mencegah adanya pengambilan kayu serta tambang ilegal. Dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan adanya program Kehutanan Sosial yang bisa dikelola masyarakat, maka mengajukan izin pengelolaan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKM). Dalam pengelolaanya, telah dibentuk Kelompok Tani Hutan Tua Rimba untuk menfaatkan dan melestarikan hutan.

“Kami sudah mengajukan proposal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya sudah dapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi,” kata Sekretaris Desa Bhuana Jaya, Suwondo pada Kamis (23/12/2021).

Kawasan hutan yang ada, sekitar 1000 hektar lebih. Awalnya mengusulkan pengelolaan pada Dishut Kaltim seluas 43 hektar. Namun direkomendasikan menjadi 102 hektar.

Baca Juga: Unmul Jadi Tuan Rumah Forum Diskusi Forest Dialogue, Bahas Solusi Restorasi Ekosistem Hutan

 

Baca Juga: IKN Berdampak terhadap Peningkatan Produk UMKM di Kutai Kartanegara 

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

Baca Juga: Tak Ingin Tergerus, Aktivis Harap Masyarakat Terus Lestarikan Bahasa Kutai di IKN

Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun Secara Masif Mulai Tahun 2023

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sidang Keliling Penerbitan Buku Nikah dan Dokumen Kependudukan, Wujud Kolaborasi Tiga Instansi di Kukar

Selama ini kata Suwondo, ketika warga setempat masuk ke dalam hutan, sering dikaitkan untuk perusakan hutan. Dengan adanya legalitas, maka ada pembinaan dari dinas kehutanan. Bahkan akan dibentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mencegah kebakaran hutan.

“Harapannya perizinan segera ada legalitasnya, agar warga bisa ikut melestarikan hutan,” imbuhnya.

Selain itu, masyarakat juga bisa menanam pohon-pohon endemik Kalimantan, seperti pohon ulin, keledang, cempedak dan aren seluas 15 hektar.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Tua Himba, Sajuri mengatakan, pada 2018 lalu, sudah menyampaikan usulan pada pemerintah agar kawasan hutan bisa dikelola oleh masyarakat. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya illegal mining, apalagi ada lahan pertanian masyarakat.

Dia melihat, desa tetangga yang mengalami kesulitan lantaran ada tambang batu bara, sehingga tidak ingin kejadian serupa terjadi di Desa Bhuana Jaya.

“Kami menginginkan desa kami, tidak kena seperti itu, anak cucu nanti mau pindah kemana,” tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.