Bontang
Menuju Kemandirian Fiskal, BW Dorong RSUD Bontang Segera Kelola Tarif Parkir

Kaltimtoday.co, Bontang - Komisi II DPRD Bontang mendorong managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang untuk segera mengelola atau memasang tarif parkiran.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Dia mengatakan, saatnya rumah sakit plat merah ini melakukan inovasi yang memiliki potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, BW sapaan akrabnya menilai parkiran akan lebih rapi dan teratur ketika dikelola langsung oleh pihak rumah sakit.
“Kalau dikelola pasti parkiran tidak amburadul. Contoh itu Rumah Sakit AWS di Samarinda, kita harus kreatif untuk menuju kemandirian fiskal, jadi harus segera disusun langkah itu,” ujarnya, Senin (15/8/2022).
Sementara itu, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Aspianur mengatakan, pihaknya akan segera membuat perencanaan terkait parkiran tersebut.
“Rencananya lahan yang di samping gedung baru yang akan digunakan namun lokasinya cukup lereng sehingga kami butuh perencanaan yang matang,” sebutnya.
Nantinyak akan diajukan di anggaran perubahan BLUD 2022 ini. Harapannya pengerjaan fisiknya bisa dilaksanakan 2023 mendatang dan bisa selesai di tahun yang sama pula.
“Kita tunggu hasil perencanaan dulu. Termasuk total anggaran yang harus kami siapkan,” imbuhnya.
[LA | NON | ADV DPRD BONTANG]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Tinjau Banjir di Bontang Permai, Wali Kota Neni Janjikan Solusi Lewat Pembangunan Turap
- Bontang Terima 10.553 Sambungan Jargas Gratis, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025
- Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat
- Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi
- Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak