Kaltimtoday.co - Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI secara resmi menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat atas polemik penilaian yang terjadi pada babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang belakangan ini viral di media sosial.

Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (11/5/2026), pihak Setjen MPR menegaskan bahwa saat ini tengah dilakukan penelusuran internal guna menanggapi masukan serta kritik masyarakat yang mengharapkan adanya keadilan dan transparansi dalam ajang pendidikan kebangsaan tersebut.

Evaluasi tersebut rencananya akan menyasar berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari mekanisme penilaian oleh dewan juri, sistem verifikasi jawaban yang lebih akurat, hingga standarisasi artikulasi suara peserta agar tidak terjadi keraguan di masa mendatang.

Selain itu, MPR juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola keberatan dalam perlombaan, sehingga setiap protes dari peserta dapat ditangani secara objektif dan konstruktif. Langkah ini menjadi komitmen institusi untuk memastikan bahwa LCC Empat Pilar tetap menjadi wadah pembelajaran yang menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga integritas pembinaan generasi muda.

Polemik ini sendiri dipicu oleh tayangan babak final di kanal YouTube MPRGOID yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Kontroversi memuncak pada sesi pertanyaan rebutan mengenai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMAN 1 Pontianak sebenarnya telah memberikan jawaban tepat dengan menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, dewan juri justru memberikan pengurangan poin karena menilai jawaban tersebut tidak lengkap akibat artikulasi yang dianggap kurang jelas. Ironisnya, ketika pertanyaan dilempar ke Regu B dari SMAN 1 Sambas, jawaban yang identik justru mendapatkan poin penuh, yang memicu protes keras dari peserta di atas panggung.

Menanggapi situasi tersebut, pihak juri yang terdiri dari pejabat tinggi Setjen MPR, Dyastasita WB dan Indri Wahyuni, sempat menjelaskan bahwa kejelasan artikulasi merupakan faktor krusial dalam penilaian dan juri memiliki kewenangan untuk mengurangi nilai jika jawaban tidak terdengar dengan baik.

[RWT]