Kaltimtoday.co - Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan, sumbangsih Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap devisa negara terbilang cukup besar, yaitu kurang lebih Rp 100 miliar pada 2021. Namun, PMI juga dihadapkan berbagai permasalahan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Perlidungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Junainah mengatakan, data BP2MI pada Mei lalu terdapat 5.168 orang PMI laki-laki dan 7.436 orang PMI perempuan, dan PMI Kalimantan Timur terdapat 20 orang.

"Data ini menunjukkan bahwa mayoritas PMI adalah perempuan," ujarnya pada kegiatan Advokasi Pembentukan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI), berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (7/7/2022).

Perempuan yang akrab disapa Ana ini mengungkapkan, ketika berbicara tentang PMI, banyak permasalahan yang dihadapi, dan itupun beragam. Misalnya gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit, hingga perdagangan orang.

"Kerentanan yang dialami tidak hanya di tempat kerja, termasuk berbagai kerentanan juga dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Kerentanan yang dimaksud meliputi masalah pengasuhan bagi anak yang ditinggalkan, ketidakharmonisan keluarga juga masalah pengelolaan remitansi," tandasnya.

Dia menambahkan, dari beberapa penelitian yang dilakukan, bahwa sebanyak 40 persen anak PMI memiliki perkembangan psikososial yang kurang baik, seperti prestasi anak mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak jauh meningkat.

Sementara itu, kata Ana, laporan UNICEF menunjukkan bahwa, anak usia remaja yang ditinggal orangtuanya bekerja di luar negeri lebih berisiko untuk melakukan penyimpangan sosial dan terlibat dalam tindakan kejahatan seperti membolos sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, dan alkohol.

"Banyaknya penelitian juga menunjukkan efek negatif yang ditimbulkan akibat kurangnya peran orangtua yang menjadi PMI, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.

Sementara terkait remitansi, lanjut Ana, akan berdampak pada kesejahteraan bangsa. Sehingga isu kerentanan keluarga PMI bukan hanya isu individu semata. Sedangkan, dalam hal pengasuhan anak PMI, rentang usia yang paling banyak ada pada 0-9 tahun.

"Usia ini merupakan usia emas anak-anak sehingga harus berada dengan orangtuanya. Saat ini pemerintah tengah menyusun strategi dengan melibatkan desa/kampung dengan membangun pengasuhan di tingkat desa dan memastikan anak-anak berada dalam lingkungan dan keluarga pengganti yang nyaman atau dikenal Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia," imbuhnya.

Menurut dia, kerja sama dari seluruh stakeholder itu menjadi sangat penting. BK-PMI merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak PMI untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sebagai informasi, berdasarkan data BP2MI, untuk data penempatan PMI Kaltim pada 2019 sebanyak 100 orang, tahun 2020 sebanyak 37 orang, dan pada 2022 sebanyak 37 orang. Sementara data pengaduan pada 2019 sebanyak 7 orang, pada 2020 sebanyak 5 orang, dan pada 2022 sebanyak 2 orang.

Sementara berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), data kekerasan di tempat kerja di Kaltim pada 2017 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban, pada 2018 terdapat 5 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 ada 9 kasus dengan 9 korban, pada 2020 terdapat 8 kasus dengan 8 korban, dan pada 2021 terdapat 6 kasus dengan 6 korban. Sedangkan korban berdasarkan kelompok usia yaitu 69 persen korban perempuan dewasa, 25 persen perempuan anak, dan 6 persen laki-laki dewasa.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.