Kaltim
Pembentukan Universitas Islam Penajam Tinggal Tunggu Rekomendasi dari DPRD dan Gubernur Kaltim
Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pembentukan Universitas Islam Penajam (UIP) telah sampai di tahap memohon surat rekomendasi. Senin (7/6/2021), rombongan dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dan Yayasan Pendidikan Islam Penajam menemui Komisi IV DPRD Kaltim.
Rekomendasi dianggap krusial ketika akan membangun sebuah universitas. Selain dari Pemprov Kaltim, rekomendasi dari DPRD Kaltim juga harus disertakan. Wakil Ketua Komisi IV, Ely Hartati Rasyid mengungkapkan bahwa, pihaknya sangat menyetujui pembentukan UIP.
Pihak yayasan, sebut Ely, mulai berpikir membangun universitas di PPU ketika rencana Ibu Kota Negara (IKN) dipindah ke Kaltim mulai terdengar. Termasuk dengan mempersiapkan program-program studi unggulan.
"Semakin banyaknya pendidikan seperti ini, justru akan semakin menambah bagus kualitas sumber daya manusianya. Terlebih lagi menjelang IKN. Kalau saya melihat dari sisi ekonomi, pendidikan itu juga memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Menaikkan ekonomi masyarakat setempat," ungkap Ely kepada awak media.
Komisi IV menegaskan pihak yayasan sudah menyiapkan segala hal terkait pembangunan universitas. Semua dipaparkan saat audiensi berlangsung.
"Ini kan juga dikawal oleh Ketua DPRD PPU. Saya rasa, mereka sudah sangat siap dengan itu dan meminta izin dari sini. Jika semua legalitas hukumnya sudah jadi, segera secepatnya," lanjut politisi dari Fraksi PDIP itu.
Ditemui di kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy mengungkapkan bahwa, banyak warga di PPU yang putus sekolah akibat faktor ekonomi dan jauhnya sarana pendidikan. Sebagian besar ada yang bertandang ke Pulau Jawa dan Sulawesi.
"Tentu hasil survei ini didorong dengan rencana Yayasan Pendidikan Islam Penajam ini membangun universitas. Tentu akan mempermudah dalam menyiapkan SDM yang selama ini terputus," ungkap Jhon.
Dia berharap dengan berdirinya UIP ini akan membuat masyarakat terakomodir untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jhon menambahkan, secara administrasi pihaknya sudah melakukan penjajakan. Mulai dari bawah sampai penyediaan lahan dan rekomendasi dari masyarakat, bupati, tokoh masyarakat, DPRD, hingga ke Pemprov Kaltim.
"Artinya, kalau hal itu sudah kita lakukan insyaallah akan terwujud segera. Rencana kita ada pemetaan wilayah di Kecamatan Penajam. Luasan lahan yang ada saat ini ada 4 hektar. Hanya saja sekarang tinggal menunggu rekomendasi dari DPRD Kaltim dan gubernur," lanjut Jhon.
Bicara soal anggaran, prosesnya sedang dijalani dulu. Jika sudah berjalan, rencana anggaran akan dibuat lagi untuk pembangunannya. Tahap administrasi juga sedang berjalan.
"Lebih dari 300 RT itu semua mendukung. Apalagi tokoh masyarakat. Adanya dukungan seperti ini, semangat kami akan terdorong untuk rencana percepatan UIP," beber Jhon.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Penajam, Hasanuddin Hakam juga mengungkapkan, alasan disematkannya nama Penajam untuk universitas ini karena pihak yayasan ingin nama tersebut abadi. Sama halnya dengan kampus-kampus lain yang mengikutsertakan nama kotanya. Contoh, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Kenapa Islam? Karena penduduknya 98 persen memeluk agama Islam. Tapi program studinya justru kebanyakan umum. Kami mau buka Prodi Komputer, Sistem Informasi, Penyuluhan Pertanian, Administrasi Kesehatan, dan Biologi, serta Pendidikan Agama Islam," beber Hasanuddin.
Jika tahun ini izinnya sudah keluar, maka pihaknya akan membuka pada tahun depan. Saat ini, bangunan kampus sudah ada dengan menggunakan bekas Akademi Kebidanan Balikpapan di Jalan Propinsi KM 5, RT 03, Kelurahan Nenang, PPU.
"Proses legalitas hukum sudah berjalan. Kalau soal dosen, misalkan kami buka lowongan saya yakin banyak yang tertarik. Terlebih lagi lokasinya di IKN," tandasnya.
[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang
- Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan
- 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam
- PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online
- DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024