Samarinda

Penerapan Tilang Elektronik Harus Lihat Kesiapan Daerah, Joni: Kalau Dipaksa akan Buat Kekacauan Hukum

Kaltim Today
03 November 2022 17:43
Penerapan Tilang Elektronik Harus Lihat Kesiapan Daerah, Joni: Kalau Dipaksa akan Buat Kekacauan Hukum

Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting mengkritik rencana penerapan tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) secara nasional. Artinya tidak akan ada lagi tindakan tilang di jalan. Namun, Joni menilai tidak semua daerah siap.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi melarang seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) untuk menggelar operasi penindakan tilang (tilang) pengendara secara manual.

Joni menegaskan, yang harus diperhatikan yakni kesiapan daerah-daerah yang terluar, terpencil, dan tertinggal, sehingga tidak bisa disamaratakan. Khususnya yang dipelosok akan sulit memenuhi kebijakan itu karena minimnya fasilitas pendukung melakukan ETLE.

“Karena kita harus melihat dari kesiapan daerah tertentu, apalagi yang dipelosok. Semisal Mahulu (Mahakam Ulu), apa iya di sana fasilitasnya sudah siap melaksanakan ETLE itu. Kalau kebijakan itu dipukul rata jelas tidak mungkin, kalau mau dilakukan harus dipastikan dulu kelengkapan fasilitasnya seperti CCTV dan lainnya,” tegas Joni, Selasa (1/11/2022).

Meski berdasarkan putusan telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri terkait pelaksanaan tilang eletronik, namun demikian Joni mendorong agar program tersebut ditinjau dan dipelajari ulang.

“Pelaksanaan kebijakan ETLE ini perlu penggunaan dana yang cukup besar ya, khususnya terkait fasilitas yang dibutuhkan. Sejatinya boleh saja itu dilakukan, akan tetapi kalau misalnya fasilitas belum siap jadi lebih baiknya jangan,” bebernya.

Joni mengkhawatirkan, ketika kebijakan tersebut dipaksakan, maka menurutnya justru akan menimbulkan keracuan hukum. Khususnya bagi daerah di pelosok nusantara yang masih minim fasilitas penunjang kebijakan ETLE.

“Di Samarinda aja saya belum melihat kelengkapannya, apalagi di daerah yang lain dan ini juga kritik bagi kepolisian. Sebetulnya kebijakan ini bagus, tapi tolong sekali lagi harus diimbangi dengan fasilitas yang bagus,” terangnya.

“Karena tanpa fasilitas yang lengkap itu saya rasa hanya berlaku di kota besar saja. Kita mendukung tapi dengan catatan,” tandas Joni.

[HI | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya